BISNIS.COM, JAKARTA — Komisi V DPR RI merekemondasikan enam solusi bagi regulator lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangkan menekan kecelakaan moda transportasi darat di Indonesia.
Ketua Komisi V DPRI , Laurensius B. Dama menyatakan pihaknya merekomendasikan enam hal utama yang perlu ditindaklanjuti oleh Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Ditjen Bina Marga Kementerian PU dan Korps Lalu Lintas POLRI.
Laurensius menyatakan langkah pertama yang dilakukan regulator perlu meningkatkan komunikasi dan kordinasi dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai amanat UU No 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
“Kedua, Komisi V mendesak pemerintah dan stake holder lalu lintas jalan dan angkutan darat menjalankan rekomendasi KNKT,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3).
Ketiga, Komisi V DPR RI, tuturnya, menilai Korlantas POLRI melakukan tindakan preventif dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan dan angkutan darat.
Keempat pihak pemerintah harus menjamin hak korban kecelakaan lalu lintas dan memberikan ganti rugi serta santunan dari perusahaan asuransi.
Kelima, mendesak Ditjen Bina Marga Kemen PU untuk melakukan evaluasi kelaikan jalan nasional dan sejumlah ruas jalan di daerah yang menjadi titik rawan kecelakaan.
Keenam. pemerintah harus memasukan penurunan angka kecelakaan lalu lintas darat setiap tahun sebagai indikator kinerja regulator lalu lintas darat dan angkutan jalan. (faa)
