BISNIS.COM, JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) masih dalam proses mengkaji kembali opsi kebijakan terkait pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Ditjen Migas KESDM Umi Asngadah mengatakan belum bisa memaparkan hasil kajian yang sudah dilakukan oleh pihaknya bersama stake holder lain.
“Ya belum bisa dikatakan opsi itu apa saja, masih dibahas, belum berani saya,” kata Umi ketika dihubungi Bisnis, Rabu (13/3/2013). Yang pasti, lanjut Umi, pemerintah memang terus membahas dan mengkaji kebijakan terkait BBM subsidi.
“Kami masih rapat terus bersama Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan stake holder terkait lainnya.”
Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, Bisnis sudah mencoba menghubungi Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Dirjen Migas KESDM Edy Hermantoro. Namun sayang, keduanya tidak dapat dihubungi lantaran sedang bertugas ke luar negeri.
Seperti diberitakan Bisnis, pemerintah akan mengumumkan opsi rencana kebijakan untuk mengurangi volume penggunaan BBM bersubsidi dalam 2 minggu ke depan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui konstruksi kebijakan subsidi energi saat ini kurang tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas.
Hal ini terjadi karena penerapan pemberian subsidi dikaitkan dengan komoditas tertentu dan bukan pada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Presiden mengatakan beban subsidi BBM pada anggaran semakin besar hingga berpotensi mengganggu kesehatan fiskal dan kestablian ekonomi.
SBY berjanji akan mengumumkan opsi kebijakan praktis pemerintah untuk memperbaiki pola pemberian subsidi energi dalam 1minggu—2 minggu ke depan. Kebijakan tersebut akan fokus pada upaya mengurangi alokasi volume BBM bersubsidi.(msb)
