Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

WAKA BAPPENAS: Sislognas Akan Masuk Prioritas RKP 2014

BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah memasukkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sebagai program prioritas ketujuh Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.
Hedwi Prihatmoko
Hedwi Prihatmoko - Bisnis.com 12 Maret 2013  |  15:10 WIB
WAKA BAPPENAS:  Sislognas Akan Masuk Prioritas RKP 2014
Bagikan

BISNIS.COM, JAKARTA -- Pemerintah memasukkan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) sebagai program prioritas ketujuh Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) / Wakil Kepala Bappenas, mengatakan dalam penyusunan RKP 2014, pemerintah tengah mengkaji 4 target pelaksanaan Sislognas.

Keempat target tersebut adalah pertama penurunan rasio biaya logistik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1%-2% dibandingkan 2010, kedua peningkatan kelancaran distribusi barang pokok melalui pembangunan 26 unit pasar percontohan dan 3 unit pusat distribusi regional,

Ketiga peningkatan volume kontainer yang melalui dry port sebanyak 20%, dan keempat penurunan waktu sandar kapal [dwelling time] di pelabuhan Tanjung Priok menjadi 3-4 hari.

“Kita fokus Tanjung Priok karena sebagian besar aktivitas perdagangan di sana. Yang menjadi indikator besar itu di Tanjung Priok sambil tetap mengatasi masalah dwelling time di tempat lain,” ujarnya di Gedung Bappenas, Senin (11/3/2013).

Namun, jelas Lukita, keempat target pencapaian sislognas dalam RKP 2014 tersebut masih berupa usulan sementara.

Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas, mengatakan pada 2010, rasio biaya logistik nasional terhadap PDB sebesar 23,99%.

Rasio biaya itu, jelasnya, terdiri dari biaya transportasi sebesar 11,83%, biaya persediaan sebesar 8%, dan biaya administrasi sebesar 4,16%.

“Kalau Sislognas lebih efisien tentunya akan mengurangi cost dari perekonomian secara keseluruhan. Makanya, di 2014 lebih didorong untuk diturunkan 1%-2%,” katanya.

Sementara itu,  Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartato menilai sampai saat ini pemerintah belum fokus pada permasalahan dan arah Sislognas seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 26/2012 tentang Cetak Biru Pengambangan Sistem Logistik Nasional.

“Sejauh ini pemerintah belum fokus, misalnya soal pendulum nusantara yang tidak ada di Sislognas,” tulisnya dalam pesan singkat kepada Bisnis, Senin (11/3/2013).

Selain itu, ungkapnya, target pemerintah menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 1%-2% dalam RKP 2014 dinilai tidak signifikan. Dia berpendapat jika Sislognas dilaksanakan dengan konsisten, rasio biaya logistik bisa turun menjadi kurang dari 20%.

Lebih lanjut, Carmelita menilai penurunan waktu sandar kapal di Tanjung Priok tidak memberikan dampak signifikan terhadap rasio biaya logistik terhadap PDB.

“Sumber inefisiensi terbesar sebenarnya bukan di Tanjung Priok, tetapi di terminal konvensional dan general cargo,” jelasnya.

Terkait peningkatan kelancaran distribusi barang pokok, Carmelita menyarankan ketersediaan sentra distribusi di tiap provinsi. Adapun untuk pusat distribusi regional, dia mengungkapkan cukup disediakan 2 buah saja yang bisa mencakup wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bappenas rencana kerja pemerintah sislognas
Editor : Others
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top