JAKARTA-Pemerintah dinilai enggan memberi sanksi kepada rumah sakit swasta atau milik negara karena menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.
Padahal, menurut Timboel Siregar, Koordinator Advokasi Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Watch, pemerintah dapat memberikan sanksi atau teguran kepada pihak rumah sakit milik swasta atau milik negara jika menolak pasien.
"Kejadian penolakan pasien tidak mampu dan miskin di rumah sakit swasta maupun milik negara seringkali terjadi, tapi selama ini pemerintah hanya bicara bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien,” ujarnya, hari ini (19/2).
Sebenarnya, paparnya, adanya UU No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, lebih memastikan seluruh rakyat berhak atas jaminan kesehatan tanpa ada penolakan rumah sakit, apalagi harus ada syarat uang jaminan.
Namun dia menambahkan keterlambatan pemerintah mengimplementasikan UU SJSN membuat masyarakat, terutama kaum miskin dan tidak mampu terus mengalami masalah penolakan serupa dalam mengakses pelayanan kesehatan.
"Terbitnya PP No.101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran dan Perpres No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan justru merupakan skenario jahat pemerintah untuk tetap tidak melayani kesehatan rakyat secara paripurna,” tuturnya.
