TANJUNG PRIOK: Ratusan Peti Kemas Behandle Telantar

JAKARTA: Ratusan peti kemas impor kategori jalur merah yang wajib diperiksa fisik (behandle) telantar di Pelabuhan Tanjung Priok sejak awal bulan ini.

Terbatasnya fasilitas lapangan behandle dan minimnya jumlah petugas pemeriksa yang disiapkan oleh Bea dan Cukai pelabuhan setempat, di tenggarai sebagai penyebab terlantarnya peti kemas impor tersebut.

"Saat ini pelayanan behandle bisa memakan waktu lebih dari sepuluh hari, bahkan ada yang mengadukan hingga lebih 14 hari peti kemasnya yang masuk jalur merah belum juga di lakukan pemeriksaan fisik," ujar Widijanto, Wakil Ketua bidang Kepabeanan dan Perdagangan Ekspor Impor Alfi DKI Jakarta, kepada Bisnis, hari ini, Senin (18/2/2013).

Karenanya  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (Alfi) mendesak percepatan pelayanan pemeriksaan fisik peti kemas impor kategori jalur merah di lapangan behandle Jakarta International Container Terminal (JICT) maupun di lapangan Graha Segara, Pelabuhan Tanjung Priok.Desakan itu disampaikan menyusul adanya laporan dan keluhan dari puluhan perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dan transportasi (PPJK) kepada Alfi DKI hari ini, Senin (18/2).

Alfi juga mempertanyakan komitmen pelayanan pengelola fasilitas behandle peti kemas impor jalur merah tersebut, sebab semakin lama pelayanan behandle maka pemilik barang akan semakin besar terbebani biaya demurage atau kelebihan waktu penggunaan peti kemas.

"Masalahnya ada di mana? Kami ingin tau, apakah fasilitas lapangan yang terbatas atau petugas pemeriksa bea dan cukai setempat yang sangat minim?," ujarnya.

Namun, lanjut Widijanto, berdasarkan informasi yang disampaikan pelaku usaha ke asosiasi tersebut, bahwa lapangan behandle JICT maupun Graha Segara saat ini sudah penuh dengan tingkat yard occupancy ratio (YOR) lebih dari 100%.

Keadaan ini, kata dia, sangat berpotensi menyebabkan stagnasi (kepadatan) peti kemas,sebab kedua fasilitas behandle itu kini tidak bisa lagi menerima limpahan peti kemas impor jalur merah. "Akibatnya peti kemas terpaksa mengendap lebih lama di terminal peti kemas asal akibat belum di angsur ke lokasi behandle," ujarnya.

Dia mengatakan, sejak awal bulan ini ratusan peti kemas impor yang seharusnya sudah dilakukan behandle masih tertahan di kedua fasilitas terminal behandle tersebut sehingga pemilik barang sangat di rugikan.

Kondisi seperti ini, kata dia, sangat bertentangan dengan himbauan Pemerintah RI untuk menekan waktu tunggu pelayanan barang atau dwelling time di Pelabuhan Priok agar bisa di tekan hingga  empat hari."Bagaimana mau menekan dwelling time jika pelayanan behandle saja bisa lebih dari 10 hari?.Mestinya Bea dan Cukai Priok segera mencari solusi masalah ini," tuturnya.

Widijanto menambahkan, Alfi DKI sering menerima keluhan soal pelayanan behandle di pelabuhan Priok yang selama ini masih terkesan semerawut. "Terutama keluhan ditujukan terhadap kegiatan di lapangan behandle JICT," tuturnya.

Menurut dia, importasi kategori jalur merah melalui Pelabuhan Priok mengalami pertumbuhan  sejak awal tahun ini seiring peningkatan laju impor melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

"Kalau kargo impor yang mesti di periksa bertambah mestinya instansi Bea dan Cukai menambah lebih banyak petudas pemeriksa di lapangan, supaya keluar masuk peti kemas seimbang,"ujarnya.  (ra)