JAKARTA—Terus jebolnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat DPR dan pemerintah memaksa sejumlah pihak lebih ketat dalam mengawasi dan mengendalikan distribusinya. Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun terus memutar otak agar 46 juta kilo liter (KL) BBM bersubsidi cukup hingga akhir 2013.
PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKRA) dan PT Surya Parna Niaga (SPN) yang menjadi pendamping PT Pertamina (Persero) pun siap kembali mendandani usahanya, agar dapat mendistribusikan BBM bersubsidi dengan tepat, sambil ikut mengawasi dan mengendalikan distribusinya.
SPN yang kebagian mendistribusikan 119.150 KL BBM bersubsidi jenis solar menyiapkan US$2 juta untuk membangun sekitar 14 stasiun solar packed dealer nelayan (SPDN) di wilayah Sumatera. 14 SPDN baru itu nantinya akan melengkapi 14 SPDN milik SPN yang telah ada sebelumnya.
General Manager Marketing and Operational SPN Zamhari mengatakan perseroan akan mulai mengembangkan SPDN baru yang bisa mendukung teknologi informasi (TI) yang digunakan untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi. “Untuk SPDN model baru yang tahun ini kami kembangkan membutuhkan Rp600 juta untuk setiap SPDN-nya,” ujarnya.
Meski demikian, SPN juga masih harus memikirkan jangkauan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah operasinya. Padahal BPH Migas mensyaratkan penyediaan sistem TI terpadu yang merekam data konsumen dan volume penyaluran untuk setiap konsumen secara on line untuk dapat diakses dan diterima badan pengatur.
Untuk 2011 saja, SPN yang mendapatkan jatah untuk menyalurkan 34.000 KL solar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan masih mengandalkan daftar nelayan penerima BBM bersubsidi yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).
“Sayangnya tidak semua daerah memiliki daftar nelayan yang layak menerima BBM bersubsidi. Selain itu, faktor nelayan yang malas mendaftarkan dirinya ke DKP menjadi persoalan sendiri,” jelas Zamhari.
Akibat persoalan itu juga lah Zamhari mengaku baru dapat menyalurkan sekitar 20% dari kuota yang diberikan BPH Migas untuk disalurkan kepada nelayan. “Banyak hal yang tidak kami duga, apalagi kami jualannya di pinggir laut. Daripada bermasalah, kadang kami lebih memilih untuk menghentikan distribusi. Karena kalau ada kelebihan, itu tidak dibayar pemerintah,” ujarnya.
Untuk 2013, SPN optimistis dapat menyalurkan solar dengan lebih baik karena telah memiliki gambaran nyata bagaimana menyalurkan BBM bersubsidi kepada nelayan. Selain melakukan investasi, SPN juga terus melakukan sosialisasi agar DKP mau melakukan pendataan nelayan penerima BBM bersubsidi.
Sementara AKRA yang memang berpengalaman menjadi penjual BBM mengaku siap mendistribusikan 267.892 KL premium dan solar. AKRA bahkan tidak perlu menerapkan sistem TI di 2013, karena telah menerapkannya di setiap SPBU miliknya sejak beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, AKRA bisa mengontrol langsung pendistribusian BBM bersubsidi langsung melalui nozel yang ada di SPBU miliknya. “Kalau ada yang bermasalah, maka nozel tidak akan mengeluarkan BBM. Karena sistem kami mencatat aktivitas pembelian BBM termasuk nomor polisi kendaraan, dan jumlah yang dibelinya per hari,” tutur Emanuel Tarigan, juru bicara AKRA.
Akan tetapi, AKRA pun telah menyiapkan investasi untuk membangun 2 sampai 3 SPBU baru di Jawa Tengah dengan investasi sekitar Rp6 miliar untuk setiap SPBU-nya. Dengan Rp6 miliar itu, sudah dibangun SPBU dengan seluruh infrastrukturnya, termasuk sistem TI untuk pengendalian dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Karena kami diminta untuk menyalurkan BBM bersubsidi di beberapa wilayah di Jawa maka kami akan membangun SPBU di Jawa. Itu diluar 47 SPBU yang telah kami miliki yang beroperasi di Sumatera, Kalimantan dan sebagian kecil Sulawesi,” katanya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
