JAKARTA—Pemerintah membutuhkan peran swasta untuk bisa menyukseskan program Konversi Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan meskipun anggaran infrastruktur BBG pada 2012 bisa dimultiyearskan ke tahun depan, pemerintah memang tetap membutuhkan peran swasta.“Meskipun bisa multiyears, melihat konfigurasi APBN kita memang tetap membutuhkan peran swasta,” kata Komaidi kepada Bisnis hari ini, Kamis (20/12/2012).Pasalnya, program konversi BBM ke BBG merupakan program besar dan multi sektor sehingga pemerintah perlu menjadi manager yang baik dalam hal ini. Pemerintah harus mengatur segala sesuatu yang dibutuhkan swasta agar swasta mau terlibat.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah membutuhkan peran swasta untuk membantu pemerintah dalam menyukseskan program Konversi BBM ke BBG. Pasalnya, pemerintah membutuhkan anggaran yang lebih banyak lantaran anggaran infrastruktur BBG 2012 tidak bisa dimultiyearskan.“Saya harapkan swasta membantu konversi BBM ke BBG. Anggaran 2012 tidak bisa dimultiyearskan ke 2013,” kata Wacik.Seperti diketahui, APBN Perubahan 2012 telah mengalokasikan dana program konversi bahan bakar minyak ke BBG sebesar Rp1,8 triliun. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan 33 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan pengadaan 14.000 konverter kit.Namun, setelah APBN P disetujui Juni 2012, tidak cukup waktu menyelesaikan target pembangunan SPBG dan konverter kit yang direncanakan sampai akhir 2012. Saat ini proses pembangunan SPBG dan konverter kit masih dalam tahap tender dan tinggal penetapan pemenang.Sementara, dalam APBN 2013 pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk infrastruktur SPBG sekitar Rp 447 miliar, jauh lebih kecil dari anggaran 2012. Artinya, pemerintah sulit untuk bisa menyukseskan program konversi BBM ke BBG jika hanya tersedia anggaran Rp 447 miliar.Padahal sebelumnya, pihak Kementerian ESDM masih mengusahakan agar anggaran 2012 bisa dimultiyearskan ke 2013 dengan berusaha datang dan melobi Kementerian Keuangan. Namun ternyata, menurut Wacik, anggaran tersebut tidak bisa dimultiyearskan. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
