JAKARTA: Pemerintah pusat hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp160.000 per hektar untuk biaya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang ada.
Nilai tersebut terbilang minim dibandingkan total kebutuhannya yang mencapai Rp250.000 per hektar.
Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Imam Agus Nugroho mengatakan masih minimnya anggaran yang dikucurkan menyebabkan lambannya penanganan jaringan irigasi nasional.
"Kebutuhan untuk operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi itu mencapai Rp 250.000 per hektar tapi yang tersedia Rp160.000," ucapnya, Kamis (26/7/2012).
Selain itu, untuk mengembangkan dan memelihara jaringan irigasi baru pun pemerintah hanya menganggarkan Rp3 triliun. "Anggaran tersebut belum mencukupi," ujarnya.
Padahal, jaringan irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Pasalnya, dari 9,45 juta hektar sawah di Indonesia, 7,2 juta hektar sawah diantaranya merupakan sawah irigasi permukaan yang mendukung 85% produksi padi nasional.
Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pemerintah pusat memiliki kewenangan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,315 juta hektare. Serta merehabilitasi jaringan irigasi rusak seluas 1,34 juta hektare. (msb)
