Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PROYEK KERETA SUPER CEPAT JAKARTA-SURABAYA Diminati Investor

JAKARTA--Sejumlah pihak berminat membiayai studi kelayakan (feasibility study) atas pembangunan megaproyek kereta super cepat Jakarta--Surabaya tahap ketiga yang menghubungkan Cirebon ke Surabaya.Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan

JAKARTA--Sejumlah pihak berminat membiayai studi kelayakan (feasibility study) atas pembangunan megaproyek kereta super cepat Jakarta--Surabaya tahap ketiga yang menghubungkan Cirebon ke Surabaya.Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Dedy S. Priatna menuturkan sejumlah pihak berminat mendanai feability study kereta super cepat Jakarta--Surabaya tahap III. Namun, pemerintah belum menentukan sumber pendanaan yang akan dimanfaatkan."Terus terang saja tahap ketiga ini oleh Kementerian Perhubungan belum ditetapkan siapa yang mau membiayai itu. Peminatnya cukup banyak, ada Spanyol, Jepang, China, dan Bank Dunia," ujarnya di DPR, Senin malam (18/6/2012).Sementara itu, studi kelayakan kereta super cepat Jakarta--Surabaya tahap I dan II akan dibiayai oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang.Menurut Dedy, saat ini feability study (FS) kereta super cepat Jakarta--Surabaya baru memasuki tahap I yang targetnya dapat diselesaikan pada September--Oktober 2012."Baru studi dengan dana METI tahap I Jakarta--Bandung. Kalau FS sudah diselesaikan, nanti tahap II ke Cirebon, baru tahap III ke Surabaya," tuturnya.Dedy menuturkan pemerintah bertekad menjalankan FS terhadap tiga tahap pembangunan kereta super cepat Jakarta--Surabaya. Pasalnya, tidak mungkin hanya membangun kereta super cepat dari Jakarta ke Bandung."Tidak mungkin kita hanya membangun dari Bandung ke Jakarta, karena tidak efisien, terlalu pendek, 25 menit sudah sampai," katanya.Pembangunan kereta super cepat Jakarta--Surabaya ini, tambah Dedy, tetap akan menggunakan dana APBN. Menurutnya, praktek pembangunan kereta api di dunia tidak ada yang 100% didanai oleh swasta."APBN ada, teapi kita buat seminimal mungkin. Itu yg kita sebut dengan dukungan pemerintah atau VGF [viability gap fund]. Kalau dibangun oleh pemerintah 100%, no way, harus ada pemerintah ada swasta," katanya. (spr)

 

 

ARTIKEL KABAR24 >>>


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Diena Lestari
Editor : Kahfi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper