JAKARTA: Di tengah gejolak krisis ekonomi global yang belum mereda, pemerintah berniat untuk segera memperbarui nota kesepahaman terkait Protokol Manajemen Krisis Nasional.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan pemerintah sudah memperkirakan penyelesaian krisis di zona Euro akan berjalan dalam waktu yang panjang. Meski dari sisi ekspor sudah diprediksi, namun dampaknya terhadap sektor keuangan, terutama trade financing harus lebih diwaspadai.
"Kita antisipasi jangan sampai trade financing ataupun pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan Indonesia terpengaruh," kata Menkeu di DPR hari ini, Rabu 6 Juni 2012.
Untuk mengantisipasi transmisi krisis ke sektor keuangan, pemerintah berniat memperbarui MoU Crisis Management Protocol antara Bank Indonesia, Bappepam, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, dan LPS. Sebelumnya, protokol manajemen krisis ini dikoordinasikan antara BI dan Kemenkeu.
"Sebetulnya CMP yang ada di BI, Bapeppam, DJPU dan LPS itu sudah jadi National CMP dan itu sudah ada satu dasar MoU yang akan kita perbarui, kita lengkapi dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Di sisi fiskal, kata Agus, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesehatan fiskal dengan defisit APBN-P 2012 2,23% terhadap PDB sebagai salah satu indikator kesehatan fiskal.
"Secara umum ekonomi Indonesia masih dalam keadaan baik. Kita hanya perlu meneruskan reformasi kita dan kita ekeskusi anggaran 2012 kita dengan baik," kata Menkeu.
Selain itu, pemerintah masih mengantongi cadangan risiko fiskal sebagai bantalan apabila terjadi deviasi sejumlah asumsi ekonomi makro dalam APBN-P 2012 akibat faktor internal dan eksternal.
Berbeda dengan cadangan risiko fiskal dalam APBN 2012 yang dialokasikan sebesar Rp15,8 triliun, cadangan risiko fiskal dalam APBN-P 2012 a.l. berupa Saldo Anggaran Lebih yang mencapai Rp91 triliun, anggaran non operasional non Kementerian/Lembaga, dan dana APBN yang tidak terserap secara penuh.
"Jadi kami meyakini fiskal Indonesia sehat dan kita bisa mempunyai kondisi di mana budget defisit kita tidak lebih dari 2,3%," pungkasnya. (sut)
BERITA LAINNYA:
