Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TENDER BENIH UNGGUL: Pemenang tender BLBU dipertanyakan DPR

JAKARTA: Pemenang tender pengadaan bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk benih padi, jagung, dan kedelai PT Hidayah Nur Wahana dipertanyakan oleh Komisi IV DPR, karena perusahaan itu dinilai belum memiliki pengalaman dalam pengadaan benih. Kementerian
Yeni H. Simanjuntak
Yeni H. Simanjuntak - Bisnis.com 30 Mei 2012  |  20:19 WIB

JAKARTA: Pemenang tender pengadaan bantuan langsung benih unggul (BLBU) untuk benih padi, jagung, dan kedelai PT Hidayah Nur Wahana dipertanyakan oleh Komisi IV DPR, karena perusahaan itu dinilai belum memiliki pengalaman dalam pengadaan benih. Kementerian Pertanian diberikan tugas untuk menyalurkan BLBU untuk padi, kedelai, dan jagung tahun ini sebanyak 100.000 ton untuk areal tanam seluas 3,95 juta hektare dengan nilai Rp1,07 triliun. Pemenang tender BLBU itu adalah PT Sang Hyang Seri dan PT Hidayah Nur Wahana. PT Hidayah Nur Wahana memenangkan tender untuk wilayah Sumatra kecuali Lampung yaitu benih padi 19.923 ton, jagung 427 ton, dan 2.350 ton benih kedelai. Sementara itu, Sang Hyang Seri untuk wilayah lain di seluruh Indonesia dengan rincian benih padi sebanyak 63.078 ton, jagung 2.537 ton, dan kedelai 11.650 ton. Anggota Komisi IV DPR Anthon Sihombing mengatakan perusahaan yang melaksanakan bantuan sosial (bansos) seharusnya perusahaan yang sudah berpengalaman, memiliki balai penelitian. Untuk produsen benih, katanya, sudah ada PT Pertani dan PT Berdikari serta PT Sang Hyang Seri yang dinilai lebih memiliki pengalaman. "PT Pertani dan PT Berdikari kok tidak diberi [pengadaan benih]. Ada sesuatu dengan masuknya perusahaan ini, kita akan cermati kehadiran PT Hidayah Nur Wahana ini, ini sudah tidak fair. Bagaiamana menang tendernya?" ujarnya saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Dirjen Tanaman Pangan, hari ini. Dia mengusulkan agar Komisi IV DPR membentuk panitia kerja (Panja) pengadaan BLBU tersebut. Murady Darmansjah, Anggota Komisi IV DPR, mengatakan perusahaan yang melaksanakan penugasan publik (PSO) seharusnya perusahaan bonafit yang sudah berpengalaman.(api) 

 

BACA JUGA:

Skandal bola Liga Italia

Tender 3G molor, pemerintah bisa kena sanksi

Grasi Corby, apakah ada deal RI dengan Australia?

Sweeping software bajakan, BSA digugat


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top