JAKARTA: Pemerintah seharusnya mengembalikan jalur kebijakan perumahan rakyat sebagai pemimpin pengembangan permukiman skala besar dan berbenah diri untuk meninggalkan fasilitasi bisnis properti.Pakar perumahan dan permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB) M. Jehansyah Siregar mengatakan hal tersebut perlu dilakukan demi tercapainya amanat UUD 1945 Pasal 28H untuk merumahkan seluruh rakyat secara berkeadilan.“Pemerintah seharusnya menjadi pemimpin pengembangan permukiman skala besar baik melalui skema kota baru maupun penataan kawasan. Berbagai kapasitas dan sistem kelembagaan perumahan rakyat di sektor publik perlu segera dipupuk dan dibangun public housing dan community housing delivery systems,” kata Jehansyah dalam surat elektroniknya kepada Bisnis, hari ini.Menurutnya subsidi pajak pertambahan nilai (PPn), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), prasarana dan lainnya hanya akan merampas peluang pemasukan keuangan negara negara dan akan hilang ke pusaran bisnis properti.Jehansyah memaparkan bisnis properti tidak sama dengan perumahan rakyat, artinya dapat saja bisnis properti maju berkembang, tetapi pada saat yang sama kebutuhan perumahan rakyat semakin tidak terpenuhi dan permukiman kumuh semakin meluas.Dia menuturkan mulai saat ini reformasi dan pengusatan Perum Perumnas menuju National Housing and Urban Development Corporation (NHUDC) sudah seharusnya menjadi agenda utama pemerintah.“Demikian pula Perumnas daerah segera didorong melalui berbagai skema kemitraan,” imbuh Jehansyah.Selain itu, kata Jehansyah, perlu ada konsolidasi dan pemanfaatan lahan-lahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi negara untuk perumahan rakyat harus dilakukan bersamaan dengan pembenahan transportasi kota untuk mencapai struktur ruang yang efisien dan produktif dari kota-kota besar di tanah air.Menurutnya kunci kemajuan pembangunan ekonomi adalah pembangunan perumahan dan perkotaan yang dipimpin sektor publik dengan memimpin para pihak lainnya sehingga efisien dan terencana dengan baik.“Pengalaman berbagai Negara maju di Asia sudah membuktikan hal ini, pembangunan perumahan dan perkotaan dipimpin oleh sektor publik.Kebijakan menyerahkan kepada swasta kami pikir tidak tepat dan tidak akan mengurangi kebutuhan rumah bagi kalangan menengah ke bawah,” paparnya.Jehansyah menambahkan kesalahan pemerintah meminta swasta menjalankan peran sektor publik yang seharusnya dijalankannya akan mengakibatkan program perumahan tidak akan efektif mencapai tujuan merumahkan rakyat dan hanya memfasilitasi bisnis properti saja."Kami tidak sepatutnya menyalahkan pengembang karena dapat dipahami tujuan mereka memang mencari keuntungan," paparnya.Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Pembangunan Perkotaan (Housing and Urban Development Institute) Zulfi Syarif Koto mengatakan memang sudah seharusnya kebijakan perumahan rakyat harus dipimpin oleh pemerintah.“Seperti contohnya pembangunan kota baru, jika itu diserahkan ke swasta, kami pesimis hal tersebut dapat terwujud dan dapat mengurangi jumlah kekuarangan (backlog) rumah kelas menengah ke bawah,” kata Zulfi kepada Bisnis, hari ini.Menurut Zulfi pembangunan kota baru tersebut tidak dapat hanya diserahkan kepada satu pihak saja, tetapi harus merangkul semua stakeholder yang berkepentingan yakni pemerintah, pengembang dan masyarakat. (bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
