JAKARTA: DPR mensinyalir Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sistem ijon dalam perolehan pajak 2010. Apabila terbukti, hal itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Anggota Komisi XI yang juga menjadi Ketua Badan Anggaran DPR, Melchias Markus Mekeng mengatakan pihaknya akan menelusuri kemungkinan terjadinya mark up perolehan pajak 2010. Apabila terbukti, bisa saja masalah itu dibawa ke tingkat panitia kerja.Kalaupun terjadi praktik ijon pajak, kami akan menelusuri dari pos pajak mana yang mungkin diijon. Apakah dari PPh Badan, PPN, atau yang mana. Yang jelas praktik itu melanggar peraturan, ujarnya hari ini.Menurut dia, praktik ijon perpajakan memang menjadi rahasia umum di waktu-waktu sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk bisa mendekati target yang dipatok dalam APBN. Sudah biasa di waktu-waktu sebelumnya agar erolehan pajak seolah-olah mendekati target yang ditentukan. Namun saat ini kami tidak menginginkan praktik itu terjadi, lanjutnya.Sebagaimana diberitakan Bisnis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemungkinan memangkas angka perolehan pajak sepanjang 2010 hingga mencapai Rp38 triliun dalam audit yang saat ini masih diselesaikan. Seorang pejabat di pemerintahan mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada akhir 2010 melakukan window dressing atau mempermak kinerja dengan menaikkan angka perolehan pajak.Setelah dilakukan audit, ternyata angka yang dilaporkan tidak sesuai dengan dana diperoleh. Nilai yang kemungkinan akan dipangkas mencapai Rp38 triliun dari angka yang dilaporkan DJP, ujarnya. Menurut pejabat itu, saat ini proses audit masih dilaksanakan, dan dijadwalkan akan diserahkan ke DPR pada Mei. Sementara itu, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Pajak S Petrus Tambunan tidak berhasil dikonfirmasi saat dihubungi melalui telepon selulernya.(mmh)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru