JAKARTA: Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan berharap Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya tidak terburu-buru menetapkan kebijakan pembatasan jam operasional truk bermuatan.
Permintaan ini disampaikan karena Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) melihat pihak Pemprov DKI maupun Polda Metro Jaya tidak memberikan solusi alternatif bagi kelancaran jalur distribusi barang jika kebijakan pembatatan jam operasional truk barang itu diberlakukan. "Harus ada alternatif solusi dengan kebijakan ini, karena kalau tidak kebijakan ini akan menganggu perekonomian, bukan hanya Jakarta, tetapi juga nasional," ujar Ketua Departemen Moda Angkutan Barang DPP Organda Andre Silalahi, hari ini. Andre mencontohkan arus barang dari dan ke pelabuhan menuju sentra-sentra distribusi dalam kota akan terganggu jika kegiatan bongkar muat barang dilakukan di luar jam operasional truk. Selain menambah biaya operasional armada truk yang digunakan, kelancaran distribusi barang akan terganggu. "Kalau kebijakan ini berlaku, harus disiapkan juga bahwa semua sentra distribusi, pelabuhan, bank, toko, dan semua komponen yang mendukung juga buka pada jam-jam itu. Jangan hanya truknya saja yang jalan tapi semua toko, bank, pelabuhan tutup," ujar Andre. Selain semua komponen pendukung jam operasional truk ini berjalan, jelasnya, ada alternatif solusi lain yang disepakati kalangan pengusaha, yaitu penyelesaian proyek Cikarang-Tanjung Priok dan ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) jalur Sunter-Tangerang. "Atau jangan batasi jam operasional truk, tapi alihkan saja jalur lalu lintas truk ini ke Cakung dan Cikarang," Andre menambahkan. Sosialisasi dilakukan sepanjang Januari hingga Februari 2011 dan dijadwalkan direalisasikan pada April 2011. (esu) aCek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
