Jika usul Kadin diakomodasi, ekonomi tumbuh 7%

JAKARTA: Kadin Indonesia memproyeksikan perekonomian nasional pada 2011 berpotensi tumbuh hingga 7% dengan catatan sepuluh program aksi yang diusulkan Kadin diakomodasi oleh pemerintah guna mencapai pertumbuhan maksimal.
Adi Ginanjar Maulana
Adi Ginanjar Maulana - Bisnis.com 23 Desember 2010  |  10:15 WIB

JAKARTA: Kadin Indonesia memproyeksikan perekonomian nasional pada 2011 berpotensi tumbuh hingga 7% dengan catatan sepuluh program aksi yang diusulkan Kadin diakomodasi oleh pemerintah guna mencapai pertumbuhan maksimal.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto berpendapat target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh berbagai lembaga di mana ekonomi tumbuh pada kisaran 5,8%-6,5% sudah merupakan target yang realistis.

Namun demikian, katanya, target pertumbuhan itu masih dapat dipacu hingga 7% jika beberapa pokok persoalan yang teridentifikasi oleh Kadin dapat diselesaikan melalui usulan program aksi. Sepuluh program aksi itu pertama pemerintah diminta meningkatkan level defisit lebih tinggi lagi minimal 2,5% sehingga tersedia dana yang dapat digunakan untuk memacu pergerakan sektor riil. Dana tersebut, kata Suryo, hendaknya diprioritaskan untuk pembangunan infratruktur.

Kedua, orientasi pembangunan hendaknya difokuskan pada manufaktur yang bernilai tambah sehingga Indonesia tidak lagi menjadi negara pengekspor bahan baku mentah. Ketiga, pemerintah diminta menerapkan kebijakan berupa insentif fiskal maupun moneter dalam rangka mempercepat upaya kemandirian bangsa terutama untuk mewujudkan swasembada energi dan pangan.

Aneh rasanya kita kaya dalam hal sumber daya alam dan energi, tetapi masih dalam posisi sebagai importir, ujar Suryo.

Selain itu (keempat), pemerintah diharapkan mendorong perbankan agar mengarahkan dana perbankan untuk investasi di sektor riil terutama untuk membiayai proyek-peroyek infrastruktur yang dijamin pemerintah.

Suryo menjelaskan saat ini perbankan cenderung menempatkan dana perbankan pada instrumen SBI. Padahal isu infrastruktur menjadi isu paling krusial yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga didesak untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan makro Indonesia secara menyeluruh baik kebijakan di bidang investasi, perdagangan, perbankan. Kebijakan-kebijakan yang ada selama ini bahkan dinilai cenderung memasung upaya peningkatan daya saing nasional.

Lima usulan program aksi lainnya adalah penetapan sedini mungkin jenis industri yang akan dikembangkan dan memberi perlakuan khusus untuk pertumbuhan industri yang telah difokuskan; komitmen penurunan tingkat suku bunga di bawah 10% pada 2011; peningkatan gerakan cinta produk dalam negeri guna mendukung keberlangsungan industri, konsistensi dalam penetapan pengupahan minimum di tingkat nasional. Selain itu, kata Suryo, kunci utama pembangunan ekonomi 2011 yang menjadi usulan program aksi terakhir adalah peningkatan investasi di daerah, percepatan pembangunan infrastruktur serta pengembangan industri padat karya.

Prioritas program

Dari 10 usulan program aksi tersebut, menurut Suryo, terdapat tiga program aksi yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan secepat mungkin. Program aksi itu adalah upaya swasembada pangan dan kemandirian energi, masalah penurunan suku bunga, dan upaya mendorong sektor tertentu yang berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Suryo, biaya yang harus ditanggung pemerintah akibat ketiadaan swasembada pangan dan kemandirian energi sangat besar dan menguras devisa, sehingga perlu percepatan ke arah itu agar ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dapat ditekan.

Adapun terkait dengan masalah suku bunga, dia menilai tingginya suku bunga sangat memberatkan pelaku usaha dan menyebabkan industri makin kehilangan daya saing terutama dengan negara-negara yang suku bunganya relatif lebih rendah. Kalau lihat pesaing kita menikmati bunga yang jauh lebih rendah, ini tentu sangat memberatkan. Pemerintah harus dorong bank untuk menurunkannya. Ini tidak fair, selalu seakan-akan dipersepsikan kondisi tidak memiliki daya saing itu karena kesalahan dunia usaha saja padahal hal itu juga dipengaruhi oleh pemerintah, bagaimana pemerintah mau mendorong perbankan untuk melakukannya, tuturnya.

Fahmi Idris, Ketua Dewan Penasihat Kadin yang juga adalah mantan Menteri Perindustrian mengungkapkan faktor paling esensial dan mendesak dibenahi adalah infrastruktur yang saat ini masih menghambat. Kunci persoalannya adalah infrastruktur. Infrastruktur kita belum mendukung ke arah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang maksimal.(msb)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top