Modus Mark Up Anggaran
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah mitra yang mencoba menggelembungkan alias mark up anggaran dalam program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana menuturkan kasus mitra yang mencoba menaikkan harga itu pernah terjadi. Namun, Dadan menyebut kasus tersebut segera terungkap oleh BGN.
“Jadi ada kasus yang mitra yang berusaha mencoba mark up ya, dinaik-naikin harganya. Itu dalam waktu singkat saja sudah langsung ketahuan,” kata Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Dadan menuturkan, mitra yang berusaha melakukan mark up anggaran MBG harus mengembalikan kelebihan yang diterima. Pasalnya, dia menjelaskan bahwa anggaran yang ditentukan BGN harus menggunakan harga referensi pasar.
Sayangnya, Dadan tak mengungkap berapa nilai yang sengaja di-mark up oleh mitra tersebut. Namun, dia menyatakan tindakan tersebut sudah ditindaklanjuti, di mana mitra harus mengembalikan uang berlebih akibat mark up.
“Sudah, sudah ada [mitra yang melakukan mark up anggaran]. Dan sudah harus dikembalikan. Nah, persisnya enggak tahu [nilainya],” ujarnya.
Baca Juga
Kendati demikian, Dadan meyakini penyalahgunaan anggaran untuk MBG akan lebih terkontrol, seiring dengan adanya harga jual alias referensi yang telah ditetapkan.
“Yang penting, dia mencoba berusaha agar bahan baku itu harganya dinaikin dari harga pasar. Nah, itu kami harus menggunakan referensi harga pasar,” tuturnya.
Dalam hal pengawasan anggaran, sambung dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memeriksa terhadap harga pasar dari suatu menu makanan MBG. Langkah ini dilakukan agar harga yang diklaim oleh mitra sesuai dengan harga pasar.
“Sudah ada. Sudah. Bukan diproses hukum, dia harus kembalikan anggaran, karena mengakui lebih dari yang seharusnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa sejatinya anggaran BGN tidak disimpan di dalam rekening internal, melainkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Setelahnya, BGN akan mengirim langsung dari KPPN ke setiap akun virtual satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melalui proses verifikasi BGN dan mitra.
“Kemudian untuk pagu makan bahan baku dan pagu operasional, itu juga at cost. Jadi kalau misalnya masak telur, itu hanya Rp6.500. Itu mereka harus bisa membuktikan bahwa harga telurnya itu Rp30.000 di pasar. Dan itu harus menggunakan referensi harga pasar,” pungkasnya.
Pangkas Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
BGN memberi klarifikasi mengenai Program MBG yang menyedot hampir 44% anggaran pendidikan di dalam RAPBN 2026. Diketahui, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp757,82 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa anggaran MBG di dalam RAPBN 2026 senilai Rp335 triliun merupakan alokasi gabungan yang berasal dari anggaran pendidikan dan kesehatan. Dia menegaskan bahwa anggaran jumbo yang diterima untuk pelaksanaan program MBG bukan hanya berasal dari pendidikan.
“Berasal dari mana [anggaran MBG untuk 2026], ternyata masuk di dalam dua fungsi, kesehatan dan pendidikan. Jadi total Rp335 triliun nanti yang dari kesehatannya itu kurang lebih sekitar antara Rp24 triliun atau Rp27 triliun. Jadi bukan Rp335 triliun dari pendidikan tok. Jadi Rp335 triliun itu adalah total yang akan kami gunakan,” jelas Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Keputusan itu pun dikritisi anggota fraksi Partai Demokrat, Andi Muzaki. Dia memaparkan bahwa partainya mengimbau agar besarnya alokasi anggaran pendidikan untuk MBG tidak mengurangi kualitas mutu pendidikan di Indonesia.
"Program Makan Bergizi Gratis yang mengambil porsi hampir setengah dari alokasi pendidikan memang penting untuk kualitas SDM, namun tidak boleh mengurangi mutu pendidikan secara keseluruhan," paparnya, Selasa (19/8/2025).
Dia menegaskan bahwa Demokrat menginginkan implementasi program ini dijalankan sesuai rencana yang matang sehingga tidak mengorbankan kebutuhan strategis lainnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas guru, sarana pendidikan, serta riset dan inovasi merupakan tonggak penting mencerahkan masa depan bangsa Indonesia.
Dalam pemaparan tersebut, Andi menegaskan Partai Demokrat mendukung penuh RAPBN 2026 dengan catatan sumber dan realisasi anggaran tepat sasaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional serta menyejahterakan masyarakat.
