Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap ayam hidup (livebird) hingga telur ayam ras masuk ke dalam radar berstatus waspada lantaran harganya yang semakin menjauhi harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan harga livebird dan telur ayam ras di tingkat produsen secara nasional berada di bawah HAP.
Per 14 Juni 2025, harga livebird di tingkat produsen dibanderol Rp20.087 per kilogram atau lebih rendah 19,65% di bawah HAP. Begitu pula dengan telur ayam ras yang dibanderol Rp24.621 per kilogram atau 7,09% di bawah HAP.
“Jadi ini sebenarnya patut kita waspadai jangan sampai kemudian turun terus yang mengakibatkan para produsen agak kurang bersemangat kemudian memproduksi livebird,” kata Andriko dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (16/6/2025).
Andriko merinci wilayah sentra telur ayam ras yang perlu diwaspadai di antaranya adalah Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung, DIY, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bali, dan Jambi.
“Kemudian wilayah dengan harga telur ayam ras terendah itu ada di Jatim, Bali, Sumut, Jambi, Sumsel, Jateng, dan Sumbar,” ungkapnya.
Baca Juga
Andriko menuturkan bahwa sebanyak 82 kabupaten/kota sentra dengan harga livebird di bawah HAP pada minggu kedua Juni 2025. Pada periode yang sama, sebanyak 102 kabupaten/kota sentra dengan harga telur ayam ras di bawah HAP.
Adapun pada 12 Juni 2025, Bapanas telah menggelar rapat koordinasi SPHP telur dan daging ayam ras dengan fokus diskusi terkait dengan penyerapan daging ayam ras dan telur agar harga kedua komoditas ini tidak terlalu jatuh. Salah satu keputusannya adalah melakukan penyerapan daging ayam dan telur melalui program makan bergizi gratis (MBG).
“Kami rumuskan yang pertama adalah upaya penyerapan dan stabilisasi harga. Jadi kami berharap program MBG dengan memanfaatkan 1.663 SPPG ini dapat menyerap telur dan ayam untuk program tersebut,” ungkapnya.
Kedua, dukungan lintas sektor dan pengawasan. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kerja sama antardaerah (KAD) dan penggunaan dana BTT/APBD untuk penyerapan. Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Pangan melakukan pengawasan terhadap praktik jual beli yang merugikan peternak.
Ketiga, adanya tindak lanjut dan fasilitas business matching. Menurutnya, diperlukan pementaan data peternak dan SPPG serta pelaksanaan business matching antara SPPG dan produsen/peternak di daerah sentra untuk mempercepat penyerapan produk peternak rakyat.
