Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai Rusia bisa menjadi negara tujuan ekspor di tengah proses negosiasi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang masih berlangsung.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Nita Yudi mengatakan Rusia memiliki potensi yang luas bagi Indonesia, terutama untuk mengirimkan produk ekspor produk manufaktur.
“Rusia sangat potensial [jadi negara tujuan ekspor]. Dan Rusia itu benar-benar [serius]. Mereka akan datang ke Indonesia karena dia sangat tertarik dengan pariwisata,” kata Nita saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (10/6/2025).
Nita menuturkan bahwa Rusia melihat Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan pariwisata yang tinggi. Di sisi lain, menurutnya, Rusia juga memiliki teknologi yang mumpuni, terutama di ranah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Selain itu, ungkap Nita, Rusia juga melihat sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya dan membuka peluang investor masuk ke Tanah Air.
“Nah ini merupakan potensi untuk mereka investasi di Indonesia. Dan kita juga bagus. Berarti ada investor masuk. Nah ini pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi,” ujarnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Nita menuturkan bahwa dengan masih berlangsungnya negosiasi tarif Trump tidak membuat para pelaku usaha kehilangan asa untuk memperbesar dan melakukan diversifikasi produk ke pasar lain.
“Jadi sebagai pelaku usaha tentu kita punya seribu satu akal. Itu yang kita jalani sekarang,” ungkapnya.
Terpisah, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memandang bahwa pemerintah perlu mengeluarkan insentif baik berupa kebijakan fiskal maupun nonfiskal, salah satunya dengan memperbaiki iklim investasi.
Menurutnya, pemerintah harus menghilangkan premanisme dan pungutan liar (pungli) untuk mendorong ekspor Indonesia dalam menghadapi tarif resiprokal Trump. Siasat ini juga dilakukan untuk menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia ke depan.
“Misalnya, perbaikan iklim investasi, perbaikan efisiensi pelabuhan, menghilangkan pungli dan premanisme, serta penerapan kebijakan DHE [devisa hasil ekspor] yang lebih transparan,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (9/6/2025).
Apalagi, Wijayanto menyebut negosiasi tarif resiprokal yang masih berjalan bisa menghambat laju perdagangan Indonesia—AS. Pada 2024, ungkap dia, meski ekspor Indonesia ke AS hanya mewakili 9,9% total ekspor, namun mewakili 45,5% dari total surplus.
“Jadi, penurunan sedikit saja volume ekspor ke AS akan sangat berpengaruh pada surplus perdagangan kita,” ungkapnya.
Selain itu, sambung dia, penurunan harga komoditas dunia yang mewakili lebih dari 50% ekspor Indonesia juga mengalami penurunan harga yang membuat nilai ekspor menurun.
Di samping perbaikan iklim investasi, Wijayanto menilai pemerintah juga harus memperluas pasar ekspor dengan menjangkau Uni Eropa, di samping AS.
Wijayanto menuturkan bahwa pemerintah perlu menuntaskan berbagai perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang belum rampung, terutama Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).
“Sebagai pasar produk Indonesia, EU jauh lebih potensial dari AS,” tandasnya.
