Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan beras 20 kilogram (kg) per keluarga penerima yang menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos beras ini akan disalurkan selama Juni—Juli 2025.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras pada periode Juni—Juli tahun ini. Dia menjelaskan bahwa bantuan pangan ini merupakan salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025.
“Tujuan bantuan pangan beras ini untuk membantu 18,3 juta keluarga penerima manfaat [KPM] dari masyarakat kurang mampu yang membutuhkan,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).
Arief menyampaikan bahwa penyaluran beras ini diestimasikan mulai akhir Juni hingga Juli 2025 dan dipastikan beras yang disalurkan merupakan kualitas yang baik. ”Estimasi penyaluran akhir Juni—Juli,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa penerima bansos beras berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan begitu, diharapkan penyaluran bantuan pangan beras tahun ini tepat sasaran. Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).
Adapun, saat ini, Bapanas masih dalam proses administrasi penganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang selanjutnya Perum Bulog akan menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat.
Baca Juga
Kriteria Penerima Bansos Beras
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa nantinya penerima bansos beras terdiri atas tiga kategori.
Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah dengan harga beras yang sudah tinggi, serta ketiga adalah daerah kota.
Amran berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.
“Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Di samping itu, Amran juga memastikan harga beras yang bergejolak di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras stabilisasi pasokan dan harga pangan sebanyak 360.000 ton beras selama 2 bulan.
“Ya [bansos bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” ujarnya.
Adapun, bantuan beras ini berasal dari stok beras di gudang Bulog. Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.
“Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. Kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk 2 bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” terangnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama 2 bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.
“Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).
Bantuan pangan ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dia menjelaskan Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.
“Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu menambahkan bahwa nantinya bantuan pangan ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.
