Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkap menjamurnya barang yang dijual dengan harga murah berasal dari pasar gelap (black market) alias ilegal.
Ketua Umum KSPN Ristadi mengatakan fakta adanya barang ilegal murah melalui black market itu ia temukan setelah berdialog dengan beberapa pemilik kios di pasar.
“Kami sempat ngobrol dengan beberapa yang punya los toko, jadi dalam mereka mendapatkan barang itu mereka istilahnya ada namanya black market. Artinya barang-barang memang yang barang tidak asli, barang ilegal sehingga kemudian harganya jauh lebih murah,” kata Ristadi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (30/5/2025).
Namun, Ristadi meyakini bahwa sejatinya pemerintah telah mengetahui praktik barang impor ilegal sejak lama dengan membentuk satuan tugas (Satgas) pemberantasan impor ilegal.
“Tapi itu waktu pertama-pertama saja, tapi sampai sekarang ini kita tidak pernah mendengar lagi ada aktivitas daripada Satgas tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran KSPN, sambung dia, pasar tekstil dalam negeri terus dibanjiri produk-produk impor dengan harga yang murah, sehingga produk tekstil sandang alas kaki dan aneka barang kebutuhan lainnya yang diproduksi oleh pabrik dalam negeri tidak terserap alias tak laku terjual.
Imbasnya, stok barang menumpuk dan perusahaan mengambil tindakan menurunkan produktivitas hingga menghentikan total produksinya dan menutup pabriknya
“[Penyebab] hasil produksi pabrik-pabrik tempat kami bekerja tidak laku, karena ternyata di pasar-pasar domestik kita, pasar-pasar besar seperti Tanah Abang dan lain sebagainya, itu mayoritas sudah diisi [dan] dikuasai oleh barang-barang tekstil dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah,” tuturnya.
Sehingga, sambung dia, suplai barang-barang produksi dari pabrik produsen dalam negeri tidak terserap oleh pasar lantaran kalah harga. Menurutnya, kondisi ini yang memicu gelombang PHK, imbas tak adanya pesanan di industri padat karya, termasuk tekstil.
Padahal, Ristadi menyebut industri padat karya memegang peranan kunci dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar serta dapat menimbulkan efek berganda ekonom, mulai dari bisnis logistik, perdagangan, hingga jasa pendukung.
“Untuk itu pemerintah tidak boleh santai-santai saja seperti tidak terjadi apa-apa, kebijakan dan tindakan teknis harus segera dilakukan cepat dan tepat,” pungkasnya.
