Satu Suara Negara-Negara Asean Hadapi Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Asia Tenggara atau Asean menegaskan komitmen mereka untuk bersatu dalam menghadapi volatilitas global yang salah satunya disebabkan oleh tarif perdagangan.

Dalam pernyataan bersama usai KTT Asean 2025 di Malaysia pada 26-27 Mei 2025, para pemimpin negara-negara Asean menyerukan penghentian praktik perdagangan sepihak. Meski tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat, pernyataan ini mengandung pesan tersirat kepada mitra dagang terbesar kawasan tersebut.

Dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg, Rabu (28/5/2025), para pemimpin Asean menyuarakan keprihatinan atas peningkatan tindakan sepihak berupa tarif dan pembatasan investasi yang dinilai kian memperbesar risiko fragmentasi ekonomi global.

"Kami mencatat peningkatan berkelanjutan dalam tindakan sepihak yang berkaitan dengan tarif dan pembatasan perdagangan dan investasi lainnya serta meningkatnya risiko fragmentasi global," tegas para pemimpin Asean dalam pernyataan tersebut.

Para pemimpin Asean juga menggarisbawahi tindakan perdagangan sepihak dan pembalasan yang justru kontraproduktif, apalagi jika menimbulkan dampak tidak langsung terhadap perekonomian kawasan.

Kekhawatiran juga dilontarkan terkait membanjirnya pasar Asean oleh produk-produk asal China yang seharusnya ditujukan untuk pasar Amerika Serikat. Hal ini menjadi dampak lanjutan dari kebijakan tarif tinggi yang sebelumnya diberlakukan AS terhadap China.

Menyikapi situasi tersebut, para pemimpin Asean menginstruksikan pejabat terkait untuk memantau potensi pengalihan arus perdagangan serta menjalin dialog dengan mitra dagang melalui platform yang telah ada demi mencari solusi konstruktif.

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menekankan bahwa Asean harus mampu beradaptasi secara fleksibel dan efektif terhadap setiap perubahan dalam lanskap global. 

Melansir Channel News Asia pada Selasa (27/5), Chinh menyebut, dunia tengah mengalami transformasi yang cepat dan kompleks yang ditandai oleh polarisasi politik, pemisahan ekonomi, fragmentasi kelembagaan, dan ketimpangan pembangunan.

“Lebih dari sebelumnya, Asean harus memperkuat solidaritas internal, menegakkan peran utamanya, dan menjaga hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar dengan memanfaatkan sepenuhnya mekanisme kerja sama yang ada di blok tersebut,” katanya.

Chinh menyerukan pemanfaatan jaringan kemitraan ekonomi Asean yang lebih efektif, termasuk Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), dan mendesak kemajuan dalam menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan mitra seperti Kanada. 

Tak Saling Merugikan

Para pemimpin Asia Tenggara menyepakati bahwa setiap perjanjian bilateral yang mungkin mereka buat dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan tidak akan merugikan ekonomi sesama anggota. 

Melansir Reuters pada Rabu (28/5/2025), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan terjadi konsensus selama KTT Asean di Kuala Lumpur bahwa setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Washington akan memastikan kepentingan kawasan secara keseluruhan terlindungi.

"Selama melanjutkan negosiasi bilateral ..., konsensus meningkat untuk memiliki semacam kesepahaman dengan Asean bahwa keputusan tidak boleh merugikan negara lain," kata Anwar.

Sebelumnya, Anwar juga mengatakan bahwa dirinya telah menulis surat kepada Presiden AS, Donald Trump untuk meminta pertemuan Asean-AS mengenai tarif tersebut.

"Jadi, kita harus melindungi wilayah kekuasaan 650 atau 660 juta orang," katanya tentang Asean. 

Adapun, Asean merupakan kawasan dengan gabungan produk domestik bruto lebih dari US$3,8 triliun. Kawasan tersebut berada dalam posisi yang genting dalam kaitannya dengan Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesar untuk ekspor kawasan tersebut, pendorong utama pertumbuhannya. 

Blok yang beranggotakan 10 negara itu juga telah merilis rencana strategis lima tahun untuk mengintegrasikan ekonominya dengan lebih baik, dengan menyebutkan tantangan yang berarti melanjutkan bisnis seperti biasa tidak akan cukup.

Pertemuan Asean diadakan di tengah volatilitas pasar global dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan di tengah ketidakpastian atas perang dagang yang terjadi sejak pengumuman tarif "Hari Pembebasan" oleh Presiden AS Donald Trump.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling terpukul oleh tarif tersebut, dengan enam negaranya menghadapi pengenaan tarif antara 32% dan 49% pada bulan Juli jika negosiasi pengurangan tarif gagal.