Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial alias bansos mencapai Rp43,6 triliun selama Januari—April 2025. Angka tersebut turun 21,4% dari realisasi belanja bansos periode yang sama tahun lalu sebesar Rp55,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak menampik bahwa realisasi belanja bansos menurun secara tahunan. Menurutnya, penurunan tersebut karena persoalan administrasi.
"Beberapa program [bantuan sosial] sedang melakukan pemadanan, validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
Dia mengungkapkan pemanfaatan bansos disalurkan ke lima program. Dari lima program tersebut, tiga di antaranya sedang dilakukan validasi penerima dengan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yaitu program keluarga harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan kartu sembako.
Untuk PKH, realisasi sebesar Rp7,3 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Januari—April 2025. Realisasi tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mana realisasinya mencapai Rp10,5 triliun untuk 10 juta KPM.
Untuk PIP, realisasi sebesar Rp1,5 triliun untuk 2,9 juta siswa selama Januari—April 2025. Realisasi tersebut turun cukup drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mana realisasinya mencapai Rp5,9 triliun untuk 9,4 juta siswa.
Baca Juga
Untuk kartu sembako, realisasi sebesar Rp10,9 triliun untuk 18,3 juta KPM selama Januari—April 2025. Realisasi tersebut turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mana realisasinya mencapai Rp18,7 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Sementara dua program lainnya yaitu Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah realisasinya sesuai trek atau sama bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebutuhan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita," jelas Suahasil.
Sementara secara keseluruhan, Suahasil mengungkapkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp545,8 triliun atau setara 20,2% dari target APBN 2025.
Perinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp253,6 triliun yang dipengaruhi belanja pegawai dan belanja barang serta penyaluran bansos. Sementara belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp293,1 triliun yang didorong oleh pembayaran manfaat pensiun dan subsidi.
