Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan inspeksi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan BPOM telah melakukan pengontrolan secara intens dalam program MBG. Berdasarkan rekapitulasi data yang dimiliki BGN, terdapat 106 kunjungan dari BPOM ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 30 provinsi, meski kunjungannya masih terbatas.
Dadan menyebut, BPOM paling sering melakukan kunjungan ke SPPG yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 14 kali kunjungan. Di sana, BPOM melihat kondisi higienis SPPG, juga memberikan saran dan masukan.
Di sisi lain, BPOM tercatat belum melakukan kunjungan ke SPPG yang berlokasi di Batam, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Namun demikian, Dadan menyebut angka SPPG akan terus bertambah dengan target akan mencapai 30.000 SPPG hingga akhir 2025.
“Saya kira pergerakannya [BPOM mengontrol MBG] harus didukung dengan anggaran yang cukup. Jadi nanti saya akan merekomendasikan agar BPOM anggarannya ditambah untuk menginspeksi kami,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Baca Juga
Terlebih, Dadan menuturkan bahwa BGN telah melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPOM dalam program MBG. Dia mengungkap BPOM telah melatih Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilatih di Universitas Pertahanan (Unhan).
Selain itu, lanjut dia, BGN juga telah melibatkan BPOM untuk memberikan materi pelatihan bagi calon pelatih (Training of Trainers/TOT).
“Kemudian di dalam program pelatihan penyampaian makanan yang rutin kami lakukan kami pasti juga melibatkan personel dari BPOM,” imbuhnya.
Menurut Dadan, intensitas BPOM dalam menginspeksi program MBG yang dijalankan BGN harus ditingkatkan. Dia juga menyebut, setiap kali BPOM melakukan kunjungan ke SPPG membutuhkan anggaran.
Untuk itu, Dadan merekomendasikan agar BPOM menambah anggaran. untuk meningkatkan peran inisiatif dari BPOM.
“Oleh sebab itu, saya kira anggarannya bisa untuk inspeksi bisa bersama atau saya merekomendasikan untuk BPOM mungkin ada tambahan untuk operasional,” pungkasnya.
