Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung peran Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization/WTO tidak berjalan di saat dunia dihadapkan pada tarif resiprokal dari Donald Trump.
Di mana negosiasi yang seharusnya dilakukan bersama WTO saat terjadi persengketaan dagang, Presiden AS Donald Trump menginginkan negosiasi secara bilateral dan langsung.
“Peran WTO yang diciptakan sebagai tempat negosiasi dispute atau persengketaan dagang antarnegara secara de facto tidak berjalan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan III 2024—2025, Selasa (20/5/2025).
Sri Mulyani menilai bahwa dinamika proses negosiasi ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, dagang, keuangan, dan bahkan perang militer antarnegara.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010—2016) tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat kepada 145 negara mitra dagangnya yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April 2025, dapat dibandingkan dengan tingkat tarif ekstrem tinggi yang diadopsi Amerika Serikat pada 125 tahun lalu.
Kebijakan yang dinilai “mundur” tersebut mirip kebijakan Merkantilisme yang mendominasi dunia, yang memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara.
Baca Juga
Sementara melihat perkembangan dua pekan terakhir, dengan diumumkannya kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Inggris, serta dimulainya pertemuan untuk proses negosiasi dagang Amerika Serikat – China yang menghasilkan jeda perang tarif.
Respons atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat beragam, dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga melakukan tarif balasan atau retaliasi.
Sementara Indonesia saat ini terpantau masih aktif melakukan negosiasi di level tim teknis yang dipimpin Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Melansir dari laman resmi WTO, organisasi yang dibentuk di Jenewa pada awal tahun 1995 merupakan satu-satunya organisasi internasional yang menangani aturan perdagangan antarnegara.
Di mana tujuan mendasar WTO, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pendirian organisasi tersebut, adalah menggunakan perdagangan sebagai sarana untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Kini pada kenyataannya, organisasi tersebut tak berkutik ketika Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal kepada negara-negara yang mengalami surplus neraca perdagangan dengan AS.
