Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut, pihaknya telah mencopot pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) dan gratifikasi.
Yassierli menuturkan, kasus yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan kasus lama yang terjadi pada 2019, atau periode sebelum dia menjabat. Kasus itu seputar izin penggunaan TKA dan berawal dari pengaduan masyarakat ke KPK pada Juli 2024.
Dia menyebut, Kemnaker telah mendukung proses hukum yang bergulir ketika mendapatkan informasinya. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan meliputi perbaikan proses bisnis, pelayanan izin TKA hingga pencopotan pejabat-pejabat terkait.
"Termasuk juga mohon dicatat bahwa kita sebenarnya sudah mencopot pejabat-pejabat yang diduga terkait dengan kasus ini dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK," terang Yassierli pada konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Untuk itu, Yassierli memastikan layanan terhadap izin TKA tidak akan terpengaruh akibat penyidikan yang dilakukan KPK. Dia berharap justru adanya kasus ini bsia menjadi momentum perbaikan pelayanan Kemnaker.
Adapun, Yassierli enggan memerinci berapa orang pejabat internal Kemnaker yang telah dicopot sekitar Februari-Maret 2025. Dia hanya memastikan bahwa ada lebih dari satu pejabat yang telah dibebastugaskan karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga
"Yang dicopot itu pejabatnya. Ya, nanti KPK [yang menjelaskan]," ucapnya.
Di sisi lain, mengenai penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK siang ini di Kemnaker, Yassierli masih irit bicara. Dia memastikan bahwa lokasi yang digeledah terkait dengan pejabat yang ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Ke depan, lanjutnya, Inspektorat Jenderal Kemnaker dipastikan bakal memperbaiki proses bisnis di lingkungan kementerian. Yassierli mengaku bahwa proses-proses yang dilakukan kementeriannya masih berisiko tinggi.
"Dan itu harus kita perbaiki. Dan kita juga sudah melakukan kembali asesmen terhadap orang-orang yang ada dalam posisi. Mulai dari levelnya subkoordinator, koordinator, kemudian JPT, madya," ungkapnya.
Sebelumnya, KPK menduga terjadi praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi pada kasus pelayanan izin TKA itu. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, lembaganya menduga bahwa terdapat oknum dari Kemnaker pada Ditjen Binapenta dan PKK yang melakukan pemerasan terhadap calon TKA.
"Di mana oknum Kemnaker pada Dirjen Binapenta memungut/memaksa seseorang memberikan sesuatu Pasal 12 e dan atau menerima gratifikasi Pasal 12 B [UU Tipikor] terhadap para calon kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," terang Asep kepada wartawan, Selasa (20/5/2025).
Asep lalu mengungkap bahwa dugaan korupsi itu terjadi di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker pada periode 2020 sampai dengan 2023.
Saat ini, lembaga antirasuah telah menetapkan sebanyak delapan orang sebagai tersangka. Kasus tersebut merupakan penyidikan baru yang resmi dimulai Mei 2025 ini.
"Saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
