Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengungkap tingginya minat investor asing merelokasi pabrik ke Indonesia tak sejalan dengan realisasi yang terjadi. Salah satu penyebabnya karena perizinan yang rumit.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menyebut minimnya realisasi investasi asing di Indonesia lantaran pemerintah tak serius mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan, termasuk perihal perizinan.
Menurutnya, respons yang tanggap dari pemerintah merupakan kunci agar investor asing tak menarik diri dari Indonesia.
“Selama ini seringkali minat investasi itu tinggi, tetapi realisasinya juga rendah karena dari sisi tindak lanjut dan untuk mengawal sampai ke realisasi termasuk memecahkan hambatan-hambatan investasinya itu seringkali tidak telaten dan tidak secara serius diatasi dengan cepat,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (7/5/2025).
Padahal, Faisal mengungkap investor asing yang tertarik menanamkan investasi di Indonesia memiliki beragam industri, sehingga dibutuhkan tindak lanjut yang cepat dari pemerintah.
“Jadi bagaimana menjaga dan mengawal keinginan investor dari China untuk betul-betul terealisasi keinginannya,” ucapnya.
Baca Juga
Untuk itu, Faisal mengimbau agar pemerintah bisa memanfaatkan peluang dari relokasi pabrik ke Indonesia.
Terlebih, lanjut dia, jika tarif resiprokal yang dikenakan AS ke China sudah berada di atas 100% akan membuat Negeri Tirai Bambu itu secara otomatis mencari negara lain di kawasan Asia yang memiliki tarif lebih rendah.
“Walaupun mungkin negara-negara lain seperti Indonesia itu dikenakan tarif tetapi jauh lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan oleh China,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai pemerintah harus membuktikan Indonesia bukan menjadi pintu ekspor perdagangan China untuk masuk ke AS, di tengah masih bergulirnya proses negosiasi antara AS—China dan negosiasi AS—Indonesia.
Adapun, AS memutuskan untuk menunda tarif resiprokal selama 90 hari atau 3 bulan ke depan, termasuk untuk Indonesia.
“Indonesia juga harus membuktikan bahwa negara kita itu tidak menjadi transhipment dari China, artinya kita harus membuktikan bahwa Indonesia bukan pintu China masuk ke AS,” kata Andry kepada Bisnis.
Menurut dia,, jika Indonesia bisa membuktikan hal tersebut, maka ada peluang Presiden Trump akan menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia.
Andry meminta agar pemerintah berhati-hati jika ada investasi asing yang masuk ke Indonesia, termasuk dari China.
“Karena tarif resiprokal itu diberikan karena ketakutan akan berpindahnya pabrik dan pusat produksi dari China ke Indonesia,” tuturnya.
Di samping itu, dia menyebut pemerintah juga harus menjaga dan memproteksi pasar dalam negeri agar tak terjadi banjir impor barang dari China.
Sebab, sambung dia, China mengalami penurunan ekonomi selama tiga tahun terakhir, imbas Negeri Tirai Bambu itu sulit mengkonsumsi produk dalam negeri. Alhasil, produk China membanjiri pasar Indonesia, bahkan melalui jalur ilegal.
