Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto turut menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 pada Kamis (1/5/2025) yang dihadiri oleh ribuan buruh.
Saat menghadiri aksi May Day, Prabowo melontarkan sejumlah janji di hadapan para buruh. Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut sejumlah rencana kebijakan yang akan diterapkan pemerintah sebagai kado bagi buruh.
Dia memerinci kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK), serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.
“Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri May Day di kawasa Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Dewan tersebut, kata Prabowo, akan terdiri dari tokoh-tokoh serikat buruh dari seluruh Indonesia dan akan bertugas memberi nasihat langsung kepada Presiden mengenai peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada pekerja.
Merespons masukan dari tokoh-tokoh buruh nasional seperti Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, Prabowo juga mengumumkan pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani kasus pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.
Baca Juga
“Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegasnya.
Pemerintah, Prabowo melanjutkan, juga berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Kepala Negara mengungkapkan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai pekan depan.
“Saya berharap dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini bisa disahkan,” ujarnya.
Selain RUU PPRT, Prabowo juga merespons usulan untuk mempercepat pembahasan regulasi perlindungan pekerja sektor maritim, khususnya pekerja kapal, yang dinilai selama ini belum mendapatkan perhatian cukup.
Hapus Outsourcing
Isu sistem kerja alih daya (outsourcing) juga menjadi sorotan. Prabowo menyatakan akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.
“Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.
Dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional. Dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.
Lebih lanjut, dia menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi.
Prabowo menyebutkan total anggaran bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp500 triliun. Kendati demikian, Prabowo menggarisbawahi pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Kami masih menerima laporan bahwa ada yang tidak berhak tapi tetap menerima. Ini yang harus kita perbaiki,” pungkas Prabowo.
