Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menilik Rapor 100 Hari Pemerintahan Donald Trump Jilid 2

Masa 100 hari pertama pemerintahan Presiden AS Donald Trump diwarnai dengan banyak kejutan, dari efisiensi anggaran hingga tarif yang memicu perang dagang.
Presiden AS Donald Trump saat acara Penandatanganan Perintah Eksekutif untuk menutup Departemen Pendidikan di Ruang Timur, Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat pada Kamis (20/3/2025)/Reuters-Carlos Barria
Presiden AS Donald Trump saat acara Penandatanganan Perintah Eksekutif untuk menutup Departemen Pendidikan di Ruang Timur, Gedung Putih, Washington D.C, Amerika Serikat pada Kamis (20/3/2025)/Reuters-Carlos Barria

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandai 100 hari pertamanya kembali menjabat dengan rapat umum di Macomb County, Michigan, pada Selasa (29/4/2025) waktu setempat.

Dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan, Trump telah menandatangani lebih banyak perintah eksekutif daripada presiden lainnya, membuat pasar bergejolak karena tarif, dan sebagian besar berpegang pada kebijakan America First, kecuali jika menyangkut Israel.

Berikut adalah beberapa keputusan besar yang dikeluarkan Trump pada 100 Hari pertamanya dikutip dari Al-Jazeera:

Ratusan Perintah Eksekutif

Trump telah menandatangani sedikitnya 142 perintah eksekutif sejauh ini, yang menurut American Presidency Project, lebih banyak daripada presiden AS lainnya dalam 100 hari pertama masa jabatan mereka.

Perintah eksekutif adalah arahan yang dikeluarkan oleh presiden kepada lembaga federal yang memiliki kekuatan hukum tetapi tidak memerlukan persetujuan kongres.

Pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani 26 perintah, yang meliputi pengampunan lebih dari 1.500 orang yang dihukum pada tanggal 6 Januari 2021, tuduhan kerusuhan Capitol; menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia; dan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

Mayoritas perintah eksekutif Trump berfokus pada imigrasi dan keamanan perbatasan serta energi dan perdagangan.

Tarif dan Ekonomi

Pemerintahan Trump telah menerapkan serangkaian tarif untuk mengurangi defisit perdagangan AS, memperbaiki kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS, mengembalikan lapangan kerja manufaktur ke negara tersebut, dan menghasilkan pendapatan bagi pemerintah AS.

Dimulai pada 1 Februari, Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang Kanada dan Meksiko, termasuk pungutan sebesar 10% pada energi Kanada, dan mengenakan tarif sebesar 10% pada barang-barang China.

Pada minggu-minggu berikutnya, Trump menargetkan baja dan aluminium serta impor mobil dengan tarif sebesar 25%. Pada bulan April, Trump telah mengenakan tarif dasar sebesar 10% pada barang-barang yang diimpor dari seluruh dunia.

China menerima tarif tertinggi sebesar 145%. Namun, beberapa pengecualian telah diterapkan pada barang-barang yang terkait dengan teknologi, seperti telepon pintar.

Kanada dan Meksiko menghadapi tarif sebesar 25% atas barang-barang yang tidak mematuhi perjanjian dagang trilateral USMCA yang mereka miliki dengan AS, yang memengaruhi perdagangan senilai $63,8 miliar, menurut Bloomberg News. Uni Eropa menghadapi tarif yang saat ini ditangguhkan sebesar 20%

Reaksi Wall Street

Sejak menjabat, Trump telah mengirimkan gelombang kejutan ke pasar, sebagian besar karena pengumuman tarifnya yang berubah-ubah, yang telah menyebabkan ketidakpastian dan volatilitas.

Sejak pemilihan November, meskipun terjadi lonjakan awal, semua indeks utama telah jatuh. Tercatat, indeks S&P 500 turun sekitar 3,3%, Nasdaq turun sekitar 4,5%, sementara itu indeks Dow Jones telah melemah 5,3%.

Kemudian, sejak hari pelantikan Trump pasar saham telah jatuh lebih jauh, dengan indeks S&P 500 anjlok sekitar 7,9%, Nasdaq turun sekitar 12,1%, serta Dow Jones melemah 8,9%.

Sikap terhadap Ukraina, Gaza, dan Yaman

Sejak menjabat, Trump mengatakan bahwa ia mempertahankan kebijakan America First. Mengenai Ukraina, Trump mengkritik skala pengeluaran AS di bawah mantan Presiden Joe Biden, dengan menyatakan bahwa negara-negara Eropa harus menanggung beban yang lebih besar. 

Pada 3 Maret, Trump menghentikan semua bantuan militer ke Ukraina, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dari sekutu Eropa. Pemerintahan Trump telah mengadakan beberapa pertemuan dengan pejabat Ukraina dan Rusia untuk mencoba mengakhiri pertempuran.

Di Timur Tengah, Trump telah mengajukan usulan untuk mengambil alih kendali Gaza dan membangunnya kembali, sebuah ide yang dikecam luas karena menyiratkan pembersihan etnis terhadap 2,3 juta warga Palestina. Pada saat yang sama, pemerintahannya terus mengirim bom AS ke Israel, termasuk bom seberat 900 kg (2.000 pon), yang memperkuat dukungan AS yang tak tergoyahkan terhadap Israel.

Sejak pelantikan Trump pada 20 Januari, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 2.392 orang di Gaza dan 105 orang di Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, sekitar 3.000 orang telah meninggal karena luka yang diderita dalam serangan Israel atau mati di bawah reruntuhan.

Di tempat lain di Timur Tengah, AS telah meningkatkan aksi militernya secara signifikan di Yaman dengan serangan terhadap pemberontak Houthi yang didukung Iran. Operasi Rough Rider dimulai pada 15 Maret, yang tujuannya adalah untuk membendung serangan Houthi terhadap pengiriman barang di Laut Merah.

Dari 15 Maret hingga 18 April, setidaknya 207 serangan AS tercatat di Yaman, yang mengakibatkan sedikitnya 209 kematian, menurut Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata (ACLED).

Pemangkasan dan PHK DOGE

Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) milik miliarder teknologi Elon Musk dibentuk oleh Trump melalui perintah eksekutif pada tanggal 20 Januari, di mana ia memberi DOGE mandat untuk memangkas pengeluaran pemerintah.

Menurut angka-angka yang dipublikasikan di situs web DOGE, organisasi tersebut memperkirakan telah memangkas US$160 miliar dari anggaran federal, yang mewakili sekitar 8% dari US$2 triliun yang awalnya dijanjikan Musk untuk dihemat.

DOGE mengatakan pemangkasan terbesar telah dilakukan pada Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (US$47,4 miliar), Badan Pembangunan Internasional (US$45,2 miliar) dan Departemen Luar Negeri (US$2,6 miliar). Namun, angka-angka ini telah dikritik karena tidak memiliki cukup bukti untuk mendukungnya.

Pengampunan untuk Perusuh

Sejak kembali menjabat, Trump telah mengampuni lebih dari 1.500 orang, termasuk para pendukungnya yang dihukum terkait dengan kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021 setelah ia kalah dalam pemilihan presiden 2020. Pengampunan penting lainnya termasuk Ross Ulbricht, pendiri pasar web gelap Silk Road, yang menjalani hukuman atas perdagangan narkoba dan pencucian uang.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper