Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, yang sebelumnya 5,1% menjadi 4,7%. Para ekonom pun menyoroti nilai tukar rupiah hingga daya beli.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menilai penurunan proyeksi tersebut tak lepas dari pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra. Dia mencontohkan IMF menurunkan proyeksi Peru ekonomi Amerika Serikat (AS) dari yang awalnya 2,7% menjadi hanya 1,8%.
Menurutnya, anjloknya proyeksi AS yang signifikan tersebut turut berdampak ke penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,2%—0,4%.
Fadhil menjelaskan penurunan ekonomi AS akan memberi empat negatif ke perekonomian nasional. Pertama, dampak negatif ke sektor perdagangan.
"[Sebanyak] 10% ekspor Indonesia ke US sementara share ekspor dalam ekonomi Indonesia sebesar 25%," ungkapnya, Rabu (23/4/2025).
Kedua, terjadi penurunan harga komoditas primer yang merupakan ekspor Indonesia yang signifikan karena melemahnya permintaan.
Baca Juga
Ketiga, terjadi arus modal keluar yang mengakibatkan depresiasi nilai tukar rupiah, naik imbal hasil obligasi, dan ketatnya likuiditas.
Keempat, munculnya sentimen negatif dari pelaku pasar dan keyakinan konsumen menurun. Sentimen tersebut otomatis berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.
Senada, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia mencerminkan kekhawatiran serius terhadap dampak jangka pendek dari ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionis.
"Ketika Presiden Trump menaikkan tarif secara agresif terhadap hampir seluruh mitra dagangnya, termasuk Tiongkok, Eropa, dan negara-negara berkembang, pasar global merespons dengan ketidakpastian dan volatilitas tinggi," ujar Syafruddin, Rabu (23/4/2025).
Bagi Indonesia, sambungnya, turunnya proyeksi tersebut menandakan bahwa fondasi ekspor dan konsumsi nasional tertekan akibat kombinasi dari perlambatan ekonomi mitra dagang utama, fluktuasi harga komoditas, dan pelemahan daya beli domestik.
Syafruddin menekankan pemerintah harus menganggap laporan IMF sebagai sinyal penting peringatan bahwa Indonesia harus segera mengambil kebijakan penyeimbang.
"Tidak hanya untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga untuk menyusun ulang strategi dagang dan investasi luar negeri agar lebih adaptif di tengah tekanan global yang terus berubah," jelasnya.
