Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono meyakini perekonomian nasional tetap kuat menghadapi ancaman tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.
Tommy, sapaan Thomas Djiwandono, mengakui bahwa kebijakan tarif resiprokal AS meningkat resiko dan ketidakpastian prospek perekonomian global. Dia mencontohkan, terjadi pergeseran kerangka kerja sama dari yang awalnya multilateral menjadi bilateral.
Masalahnya, sambung Tommy, kerja sama bilateral jauh lebih sulit tercapai karena adanya ketimpangan kekuatan antar dua negara. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat.
Hanya saja, dia menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik seperti pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5,03% pada tahun lalu, inflasi yang rendah di angka 1,03% secara tahunan pada Maret 2025, hingga surplus perdagangan dalam 59 bulan belakangan.
"Dalam jangka pendek, prospek Indonesia tetap positif, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan momentum kembalinya aktivitas manufaktur," jelas Tommy dalam acara HSBC Summit 2025, Selasa (22/4/2025).
Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjelaskan PMI Manufaktur mencatat angka sebesar 52,4 pada Maret 2025. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak Juni 2024.
Baca Juga
Menurut Tommy, angka PMI Manufaktur itu mencerminkan peningkatan produksi dan permintaan baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa produsen tetap optimis atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.
"Kita mengharapkan pertumbuhan output yang berkelanjutan sepanjang tahun 2025," ujarnya.
Dari sisi fiskal, Tommy menyatakan pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga anggaran negara yang sehat. Oleh sebab itu, pemerintah masih berupaya menjaga defisit fiskal di bawah 3%
Dia menyatakan ambang batas defisit fiskal 3% berfungsi sebagai jangkar kebijakan utama, memperkuat stabilitas makroekonomi, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Oleh sebab itu, Tommy mengaku APBN 2025 dirancang dalam upaya peningkatan pendapatan, efisiensi, dan produktivitas belanja. Caranya, dengan pelaksanaan reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah ingin memberikan insentif fiskal yang terukur ke sektor strategis untuk membantu mempercepat transformasi ekonomi. Pemerintah juga ingin meningkatkan pemerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui optimalisasi sumber daya alam, memperbaiki tata kelola, melakukan inovasi pelayanan publik, dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara.
"Di sisi lain, kebijakan belanja negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien dan efektif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui realokasi anggaran untuk belanja produktif," katanya.
Tommy mengungkapkan dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa.
Pemerintah meyakini dua program tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong konvergensi regional antarprovinsi.
