Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementan soal Kuota Impor Mau Dihapus: yang Menikmati Rakyat RI

Kementan memastikan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapuskan kuota impor komoditas tidak akan merugikan industri dalam negeri.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025)/Bisnis - Ni Luh Anggela
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025)/Bisnis - Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapuskan kuota impor komoditas tidak akan merugikan industri dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menekankan pemerintah akan melindungi industri domestik. Apalagi, pemerintah juga tetap menggalakkan program swasembada pangan.

Artinya, Sudaryono menerangkan bahwa sebisa mungkin industri dalam negeri tetap memproduksi barang, termasuk pangan.

“Kita kan melindungi yang di dalam negeri itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-seluasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Dia menerangkan hilirisasi akan tetap berjalan, sehingga industri dalam negeri tidak terpukul dari adanya kebijakan penghapusan kuota impor.

Lebih lanjut, Sudaryono menyampaikan kebijakan penghapusan kuota impor itu sejatinya akan membuat harga pangan yang diimpor lebih rendah, terutama komoditas yang mengandung protein seperti daging.

“Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Untuk skemanya, Sudaryono menyebut industri bisa langsung mengimpor kebutuhan barang tanpa lagi ada pembagian kuota impor yang diperuntukkan ke segelintir kelompok.

“Misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang mengatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus, itu yang menurut Pak Presiden tidak adil,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper