Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) buka suara soal perintah Presiden Prabowo Subianto agar kuota impor dihapus, terutama komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan maksud dari penghapusan kuota impor yang diperintahkan presiden bertujuan agar bukan hanya segelintir perusahaan yang menikmati kuota impor.
Dia menerangkan bahwa presiden sejatinya hanya ingin mempermudah proses importasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan tetap memperhatikan neraca komoditas yang telah ditetapkan. Adapun, neraca ini berguna untuk melindungi para petani dan peternak dalam negeri.
“Tinggal ini kan masalahnya siapa yang mengimpor itu kan kemarin. Maksudnya dibuka seluas-luasnya, jangan 1–2 perusahaan saja [yang mendapatkan kuota impor]. Maksudnya Pak Presiden kan itu,” kata Arief saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Namun, Arief menyampaikan bahwa komoditas yang akan dibebaskan kuota impor ini merupakan ranah Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas). Sebab, perihal neraca komoditas ini merupakan wilayah kementerian/lembaga di bidang pangan.
“Karena neraca komoditas itu kan ada di Menko Pangan [Zulkifli Hasan]. Jadi, tentunya bersama kementerian, sama lembaga yang terkait di bidang pangan,” terangnya.
Baca Juga
Di samping itu, Arief menambahkan Kepala Negara juga mempertimbangkan adanya keseimbangan neraca perdagangan (trade balance) terkait keran importasi. Maksudnya, jika pemerintah mengekspor komoditas ke satu negara, maka juga perlu menyeimbangkan dari kebutuhan negara lain.
Namun yang pasti, Arief menekankan bahwa pengadaan komoditas dari luar negeri merupakan jalan alternatif terakhir jika produksi dalam negeri belum mencukupi.
“Jangan ditafsirkan bahwa semuanya [komoditas] dibuka impor, nggak. Nanti petani, peternak kita kan ..., jadi bukan itu maksudnya Bapak [Presiden Prabowo]. Maksudnya adalah kalau sudah ada perhitungannya, ya itu dibuka. Jangan hanya satu-dua pemain. Maksudnya sederhananya seperti itu,” jelasnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Perintah Kepala negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan.
“Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Prabowo dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.
“Siapa mau impor daging, silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor],” tutupnya.
