Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan perlindungan industri dalam negeri tetap menjadi prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan kala muncul rencana pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan syarat impor pertimbangan teknis (pertek).
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, rencana tersebut merupakan salah satu upaya dan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto yang ingin turun langsung membenahi industri dalam negeri.
"Presiden sangat concern dengan perlindungan industri dalam negeri," ujar Faisol kepada Bisnis, Rabu (9/4/2025).
Di tengah situasi perang dagang dan berbagai risiko turunannya, Faisol juga mendorong industri dalam negeri untuk makin mendalami struktur, serta melakukan efisiensi dan inovasi.
Terkait izin impor berupa pertek dari setiap kementerian/lembaga (k/l) yang akan dihilangkan, dia membenarkan bahwa pertek nantinya harus seizin dari istana atau presiden langsung.
"Kita akan menggenjot industri dalam negeri dalam banyak aspek, tentu dengan dukungan pemerintah," terangnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Faisol juga menjelaskan bahwa rencana penyesuaian TKDN masih dalam pembahasan yang akan langsung di bawah pengarahan Presiden Prabowo.
"Sesuai dengan arahan Presiden, sekarang kami sedang merumuskan langkah-langkah penyusunan kebijakan yang sesuai arahan Presiden terkait TKDN," tuturnya.
Isu pelonggaran TKDN mencuat lantaran disinggung sebagai salah satu pemicu Amerika Serikat (AS) memberikan tarif resiprokal impor atas produk dari Indonesia sebesar 32%.
Pemerintah AS meminta Indonesia untuk menyesuaikan aturan TKDN. Permintaan tersebut merupakan bagian dari negosiasi, seiring dengan masuknya Indonesia dalam daftar negara yang dikerek biaya tarifnya oleh AS.
Hal tersebut diungkapkan Wamenperin Faisol Riza, dalam Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha terhadap Penerapan Tarif Perdagangan Baru AS terhadap Negara Mitra, sebagaimana dipantau Bisnis melalui Zoom, Senin (7/4/2025).
“Mengenai TKDN, permintaan pemerintah AS untuk menyesuaikan TKDN,” kata Faisol, Senin (7/4/2025).
Seiring dengan adanya permintaan ini, Faisol menyebut bahwa pemerintah akan menyesuaikan TKDN, khususnya untuk permintaan information and communication technologies (ICT).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan TKDN yang lebih fleksibel dan realitis.
Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri. Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Untuk itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.
