Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan kembali alasan ditundanya rilis data kinerja APBN pada Januari 2025 dalam konfensi pers APBN KiTa. Dia sempat menyebut implementasi sistem inti administrasi perpajakan alias Coretax turut memengaruhi hal tersebut.
Pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025), Sri Mulyani menyebut media hingga pelaku usaha sempat menyoroti konferensi pers APBN KiTa Februari 2025 yang sempat ditunda. Konferensi pers itu untuk merilis data kinerja APBN yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai dan lain-lain untuk Januari 2025 atau awal tahun.
Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa penerimaan pajak yang terkontraksi pada Januari 2025 lalu imbas dari sejumlah faktor. Misalnya, implementasi Coretax yang bermasalah hingga restitusi pajak oleh korporasi besar.
"Kenapa kami menunda meelakukan presscon? Karena memang datanya masih sangat likuid, masih dinamis, karena adanya Coretax, di sisi lain adanya penerapan TER [Tarif Efektif Rata-rata] dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off," ungkapnya di depan pelaku usaha maupun perwakilan investor di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Berdasarkan catatan Bisnis, penerimaan pajak saat Januari 2025 lalu tercatat sebesar Rp115,18 triliun atau 4,62% dari target. Torehan itu anjlok 34,48% dari periode Januari 2024.
Anjloknya penerimaan pajak di awal tahun turut menyebabkan pendapatan negara turun sehingga munculnya defiist APBN Rp23,45 triliun atau 0,1% terhadap PDB. Untuk diketahui, belanja Januari 2025 tercatat senilai Rp180,77 triliun.
Baca Juga
Defisit awal tahun itu pertama kalinya setelah Januari 2021 atau saat Indonesia dan dunia masih dilanda pandemi Covid-19.
Sri Mulyani mengaku akhirnya pemerintah merilis data tersebut pada Maret 2025 untuk menghindari kepanikan pasar. Dia pun mengeklaim saat ini penerimaan pajak sudah kembali ke jalur yang tepat atau on track, namun masih dalam sisi bruto.
"Kalau kita lihat pada Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around yang tadinya growth-nya -13% di Januari, Februari -4%, ini sekarang sudah positif 9,1% turning around. Itu kelihatan sudah mulai baik," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sri Mulyani lalu menyatakan pemerintah ingin meyakinkan seluruh pihak bahwa kinerja penerimaan pajak masih on-track di tengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintah. Dia mengakui bahwa pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan belanja jumbo untuk berbagai program prioritas.
"Presiden memang punya banyak program tapi itu semuanya di-desain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable, ini menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebenarnya fundamentally masih baik," paparnya.
