Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengusulkan peningkatan porsi impor kapas dari Amerika Serikat (AS) hingga 50% untuk memasok bahan baku industri dalam negeri. Saat ini, impor kapas dari AS hanya 17% dari total kapas yang diimpor Indonesia.
Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, peningkatan impor kapas dapat menjadi solusi potensial yang dapat dieksplorasi untuk menekan dampak resiprokal tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
"Opsi yang menjanjikan adalah menawarkan peningkatan pembelian kapas dari Amerika Serikat yang saat ini hanya 17% dari total pembelian kapas Indonesia menjadi 50%," kata Jemmy dalam Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Dalam hal ini, dia berharap dengan negosiasi peningkatan kapas, Indonesia dapat memperoleh keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke AS dengan minimum value 20% sesuai permintaan Trump.
"Jika ini benar dinegosiasi tarif yang diberlakukan sebesar 32% dapat diturunkan ke tingkat yang lebih managable," jelasnya.
Di sisi lain, dia juga menyampaikan beberapa poin krusial mengenai kondisi terkini industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan usulan langkah strategis. Pertama, Jemmy menegaskan bahwa rentannya kondisi industri TPT saat ini bukan karena kondisi permesinan yang tua.
Baca Juga
Menurut Jemmy, stigma terkait permesinan TPT yang tua tidak benar. Sebab, faktanya masih banyak pabrik di Indoneia yang melakukan ekspansi mesin dan terbukti dari kinerja ekspor TPT Indonesia yang meningkat ke AS.
"Kebijakan tarif yang diberlakukan AS telah memberikan dampak yang nyata terhadap industri TPT Indonesia, hanya dalam 2 hari setelah pengumuman tarif resiprokal tarif anggota kami menerima email dan surat dari brand yang meminta hold produksi dan pengiriman dan adanya permintaan diskon 15%," tuturnya.
Lebih lanjut, Jemmy menegaskan bahwa pelaku usaha harus bersiap untuk menghadapi demand shock dari para buyer asal Amerika yang diperkirakan akan turun tajam hingga 30%.
"Dampak dari oversupply produksi dan likuidasi barang-barang yang dibatalkan perlu segera dimitigasi agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar kepada industri," jelasnya.
Di samping itu, terdapat urgensi pengamanan pasar domestik dari potensi barang dumping dari negara lain yang terdampak tarif AS. Jemmy meminta pentingnya untuk memperbaiki regulasi yang masih memiliki celah.
Dalam hal ini, langkah-langkah penting yang perlu diambil yaitu pengembanlian aturan label bahasa Indonesia dan SNI wajib ke border. Kebijakan tersebut sempat diberlaukan pada 2014 lalu yang akan mencegah produk impor ilegal masuk.
"Kami memohon dukungan Presiden untuk revisi PP percepatan tentang tindakan pengamanan antidumping dan pengamanan perdagangan dalam negeri yang sdg dibahas di lintas kementerian/lembaga," jelasnya.
