Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengumumkan tarif impor bagi para negara mitra yang dikerek tinggi. Hal inipun mengancam pertumbuhan ekonomi dunia, serta menyimpan potensi aksi balasan dari berbagai negara.
Dikutip dari Bloomberg, Jumat (4/4/2025), tarif Trump telah menciptakan sejarah, dengan angka tertinggi dalam seabad. Lewat kebijakan itu, Presiden AS tersebut berdalih guna menghidupkan kembali perekonomian sekaligus manufaktur ‘Abang Sam’.
Tarif Trump mematok tarif setidaknya 10% pada semua eksportir ke AS, dengan bea masuk yang lebih tinggi pada sekitar 60 negara, untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan yang besar dengan AS.
Kebijakan ini juga menggasak beberapa mitra dagang terbesar negara itu, seperti China — yang sekarang menghadapi tarif jauh di atas 50% pada banyak barang — serta Uni Eropa, Jepang, dan Vietnam.
"Selama bertahun-tahun, warga negara Amerika yang bekerja keras dipaksa untuk duduk di pinggir lapangan saat negara lain menjadi kaya dan berkuasa, sebagian besarnya dengan mengorbankan kita," kata Trump dalam sebuah acara di White House Rose Garden untuk mengungkap apa yang disebut tarif timbal balik.
Langkah tersebut menandai tindak lanjut dramatis atas keluhan perdagangan Trump yang telah lama ada, yang berisiko memicu pembalasan dari negara lain dan mengacaukan perhitungan bagi bisnis dan konsumen di dalam negeri. Tiongkok dan Uni Eropa (UE), mitra dagang terbesar Amerikamenyatakan bersiap untuk mengambil tindakan balasan sebagai tanggapan.
China, pesaing ekonomi utama AS dan target utama perang dagang periode pertama Trump, kembali menjadi incarannya.
Menurut dokumen Gedung Putih, negara itu akan dikenakan tarif timbal balik sebesar 34% — yang merupakan tambahan dari tarif 20% yang telah diberlakukan Trump tahun ini terkait perdagangan fentanil. Itu berarti banyak impor China menghadapi tarif jauh di atas 50% — cukup tinggi untuk menghapus sebagian besar perdagangan AS-China pada akhir dekade ini, berdasarkan estimasi Bloomberg Economics.
Langkah-langkah terbaru ini menaikkan tarif rata-rata AS untuk semua produk China hingga setinggi 65%. Tarif tersebut mencakup tarif yang ada sejak periode pertama Trump yang dipertahankan oleh pemerintahan Biden.
Trump juga mengumumkan akan mengakhiri pengiriman bebas bea untuk paket-paket kecil dari China berdasarkan apa yang disebut pengecualian de minimis.
Dalam tanggapan resmi pertama dari Beijing, Kementerian Perdagangan mengutuk pungutan AS dan berjanji untuk membalas dengan tindakan yang tidak ditentukan. Kementerian tersebut meminta AS segera mencabut tindakan tarif sepihaknya dan menyelesaikan perbedaannya dengan mitra dagangnya melalui dialog yang setara.
Negara-negara pengekspor Asia lainnya juga menghadapi pukulan, dengan tarif timbal balik dalam kisaran pertengahan 20% untuk sekutu dekat Amerika, Jepang dan Korea Selatan, dan hampir dua kali lipat untuk Vietnam — salah satu mitra dagang AS yang tumbuh paling cepat.
Menghadapi tarif timbal balik 36% yang dikenakan oleh Trump, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menawarkan untuk bernegosiasi. " Dan akanmenyesuaikan pajak kita agar lebih masuk akal," ungkapnya.
Sementara Menteri Perdagangan Jepang menyebut tindakan yang diambil oleh AS sangat disesalkan, dengan mengatakan negaranya akan terus mendesak pemerintahan Trump untuk memberikan pengecualian.
"Negara-negara Asia khususnya tampak seperti berada di garis tembak," kata Wendy Cutler dari Asia Society Policy Institute.
Uni Eropa, yang tengah menyusun rencana darurat untuk melindungi ekonominya dari tarif Trump, dikenai pungutan sebesar 20%. "Kami tengah mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut untuk melindungi kepentingan dan bisnis kami jika negosiasi gagal," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam pidato video pada hari Kamis kemarin.
Di lain sisi, Prancis mendorong Uni Eropa untuk menyerang perusahaan-perusahaan teknologi AS sebagai tanggapan atas tarif Trump, sebuah langkah yang akan memperluas perang dagang ke sektor jasa yang luas dan ekonomi digital.
AS telah menentang pendekatan agresif Eropa terhadap pajak dan regulasi perusahaan-perusahaan raksasa Amerika seperti Amazon, Google, dan Meta.
