Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef meragukan Badan Pengelola Investasi Danantara bisa menarik banyak investor asing untuk menanamkan modalnya.
Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menjelaskan International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) sempat melakukan survei kepada anggotanya pada 2020. Salah satu pertanyaan yaitu pasar mana yang diyakini bisa kembali ke pertumbuhan ekonomi seperti pra-Covid 19.
Hasilnya, pasar negara maju (developed markets) meraih 61% suara, negara berkembang (emerging markets) mendapat 26% suara, dan negara perbatasan (frontier markets) menerima 13% suara.
"[Artinya] rata-rata para investor itu sebenarnya lebih menyukai berinvestasi, dana-dana SWF-nya itu, ke negara maju," ujar Eko dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).
Masalahnya, Indonesia termasuk kelompok negara berkembang. Oleh sebab itu, Eko meyakini investor asing tidak akan terlalu tertarik bergabung untuk danai proyek yang dicanangkan Danantara nantinya.
Dia tidak menampik bahwa pemerintah berhasil mengajak sosok-sosok tenar internasional bergabung menjadi dewan pengawas Danantara seperti Ray Dalio (Founder & CIO Mentor Bridgewater Associates), Jeffrey Sachs (Direktur Center for Sustainable Development, Columbia University, AS), F. Chapman Taylor (Equity Portfolio Manager Capital Group), hingga Thaksin Shinawatra (mantan PM Thailand).
Baca Juga
Kendati demikian, Eko meyakini nama-nama tersebut belum akan meyakinkan pelaku pasar. Menurutnya, figur bukan pertimbangan utama pelaku pasar.
"Pada akhirnya market tidak hanya melihat figur gitu ya, tapi juga melihat realisasi dan aksi nyatanya dari Danantara itu sendiri," jelasnya.
Oleh sebab itu, dia masih ingin memberikan waktu ke pengurus Danantara agar membuktikan diri untuk bisa menarik investasi ketika preferensi pelaku pasar masih ke negara-negara maju.
Lebih lanjut, Eko mendorong agar pengelolaan Danantara bisa transparan dan prudent untuk memperoleh kepercayaan pasar. Dengan demikian, Danantara harus bebas dari intervensi politik.
