Bisnis.com, JAKARTA — Belanja bantuan sosial alias bansos yang tidak tersentuh oleh efisiensi, tercatat telah mengalir senilai Rp25,9 triliun sepanjang tahun ini hingga akhir Februari 2025.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan belanja bansos yang dirasakan oleh masyarakat kelas bawah tersebut telah mencapai 19,2% dari pagu APBN 2025.
“Lebih tinggi dari Februari 2024 yang senilai Rp22,5 triliun. Ini tidak diefisienkan, maka semua penyaluran bansos sesuai jadwal,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
Secara perinci, anggaran bansos tersebut disalurkan untuk bantuan program keluarga harapan (PKH) senilai Rp7,3 triliun, bantuan Kartu Sembako senilai Rp10,3 triliun, dan bantuan iuran PBI JKN senilai Rp7,7 triliun.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp0,6 miliar serta bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) senilai Rp156,3 miliar hingga akhir bulan lalu.
Membandingkan dengan realisasi penyaluran bansos pada Januari 2025 mencapai Rp4,13 triliun, artinya pada Februari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Baca Juga
Bahkan membandingkan dengan Januari 2024 yang senilai Rp12,45 triliun, angka tersebut mengalami penurunan.
Mengacu Buku APBN KiTa edisi Februari 2025, pemerintah tercatat tidak melaksanakan belanja bansos PKH dan Kartu Sembako pada Januari 2025, sebagaimana pada tahun lalu.
Sampai dengan akhir Januari 2025, realisasi belanja Bansos dimanfaatkan penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain itu, juga untuk penyaluran bantuan KIP Kuliah melalui Kemenag dan pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) serta bantuan permakanan bagi yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas.
Sebelumnya pun Suahasil mengungkapkan secara umum realisasi belanja negara per Februari 2025 yang mencapai Rp211,5 triliun memang lebih rendah dari periode Februari 2024 senilai Rp239,6 triliun.
Sua, sapaannya, menjelaskan bahwa belanja tahun lalu yang sedikit lebih tinggi tersebut mengingat pada Februari tahun lalu terdapat penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden.
“Menjelang Pemilu banyak sekali pengeluaran, sementara tahun ini tidak ada,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025).
Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan pangan pada awal tahun lalu sebagai efek El Niño.
Menurutnya, meski secara persentase belanja pemerintah pusat pada Februari 2025 ini lebih rendah, namun masih on track, sekalipun terdapat kebijakan efisiensi.
