Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Suntik Perum Bulog Rp16,6 Triliun demi Penuhi Ketersediaan Pangan Lebaran

Suntikan dana ke Perum Bulog tersebut jugauntuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen.
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyuntikkan dana dalam bentuk investasi senilai Rp16,6 triliun dari APBN untuk Perum Bulog dalan rangka pemenuhan ketersediaan pangan menjelang Lebaran/Idulfitri. 

Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) awal tahun tersebut juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menjaga harga beras/gabah di tingkat petani maupun konsumen.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 19/2025 pun telah menunjuk Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

"Rp16,6 triliun dari APBN #UangKita dalam bentuk investasi ke Bulog untuk membeli beras/gabah dari petani dalam negeri pada tingkat harga yang telah ditetapkan sekaligus untuk menjaga CBP," ujarnya dalam unggahan Instagram pribadi @smindrawati, Selasa (11/3/2025). 

Bendahara Negara tersebut menegaskan bahwa dana investasi yang ditanamkan di Perum Bulog harus dikelola secara hati-hati

"Sesuai arahan Presiden @prabowo - Dana Investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan nasional," lanjutnya. 

Sebelumnya dalam beleid yang berlaku per 6 Maret 2025 tersebut mengungkap investasi pemerintah ini bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi berupa imbal hasil pelaksanaan investasi pemerintah dan menurunnya beban APBN dalam pengadaan CBP.

Selain itu, manfaat sosial dan manfaat lainnya berupa terjaganya ketahanan pangan nasional melalui pengadaan CBP dan/atau terwujudnya stabilisasi harga gabah dan/atau beras.

Lebih lanjut, jangka waktu investasi pemerintah ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP). Adapun, PKIP ini merupakan dokumen yang disusun oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) yang berisi pedoman umum, di antaranya mengenai pengelolaan investasi yang mencakup perencanaan, pemilihan, dan alokasi, atas sumber daya dan risiko.

Komoditas beras menjadi yang terpenting untuk dijaga, karena memberikan sumbangan yang besar terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tercatat mengalami inflasi bulanan (month to month/MtM) pada Februari 2025, yakni sebesar 0,26% dan andilnya 0,011%. 

Meski secara bulanan menyumbangkan inflasi, namun komoditas beras secara tahunan (year on year/YoY) menyumbangkan deflasi sebesar 0,11% terhadap deflasi secara umum yang mencapai 1,24%. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper