Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Salurkan B40 Sebanyak 1,3 Juta KL per Februari 2025

Kementerian ESDM telah menyalurkan biodiesel berbasis sawit 40% atau B40 sebanyak 1,3 juta kiloliter (KL) per Februari 2025.
Biodiesel B40/Kementerian ESDM
Biodiesel B40/Kementerian ESDM

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan saat ini penyaluran biodiesel berbasis sawit 40% atau B40 mencapai 1,3 juta kiloliter (KL).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pihaknya un terus mengejar target penyaluran sebesar 15,6 juta KL pada akhir tahun ini.

"B40 saat ini yang sudah tersalurkan 1,3 juta KL. Dengan baik tersalurkan dan dilakukan pengawasan sesuai Kepmen [Keputusan Menteri]," kata Eniya kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

Dia juga memastikan pemerintah akan melakukan rekap penyaluran bahan bakar minyak berbasis sawit itu. Eniya juga akan membahas hasil pengawasan di komite pengarah.

Adapun salah satu tantangan implementasi B40 tahun ini adalah keterbatasan dana dan insentif yang hanya bisa ditanggung sebagian, khususnya untuk sektor Public Service Obligation (PSO) oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Untuk diketahui, mandatori B40 berlaku untuk seluruh sektor PSO dan non-PSO, tetapi alokasi insentif dari BPDPKS hanya untuk PSO. Adapun insentif BPDPKS yang digelontorkan untuk penggunaan PSO tahun ini adalah sekitar Rp35,47 triliun.

Terkait hal ini, Eniya mengatakan insentif terus berjalan.

"[Insentif] berjalan. Di lapangan juga [B40] harganya masih kompetitif," kata Eniya.

Dalam kesempatan terpisah, Eniya juga mengungkapkan tantangan lain dalam implementasi B40. Tantangan itu seperti keterbatasan kapasitas penyimpanan dari hasil produksi bahan bakar nabati (BBN) yang dikelola oleh 28 perusahaan.

Apalagi, produksi sebagian besar pabrik BBN hampir mencapai kapasitas maksimal, sekitar 80%, yang berfokus pada produksi untuk B40. Selain itu, keterlambatan dalam transportasi dan masalah infrastruktur juga turut menjadi hambatan.  

“Moda transportasi, seperti kapal, sering terlambat satu hari, dan ada masalah dengan lokasi penyimpanan yang harus ditingkatkan 5% dari sebelumnya pada program B35,” kata Eniya dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/2/2025).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper