Bisnis.com, JAKARTA — Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengaku ingin agar tarif pajak penghasilan korporasi alias PPh Badan turun dari 22% menjadi 18%.
Keinginan itu diungkapkan oleh Hashim, konglomerat pendiri Arsari Group, ketika menjadi pembicara dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan pada Rabu (26/2/2025). Dia juga merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.
"PPh perseroan kan 22%. Mudah-mudahan, insyaAllah, kita bisa kurangi ya, Pak CT [Chairul Tanjung]? Kalau bisa dari 22% jadi 20%, jadi 18%. Kita kan pengusaha," ujar Hashim.
Dalam acara itu, hadir konglomerat Chairul Tanjung. Selain itu, hadir Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mengurusi perihal perpajakan.
"Tinggal Pak CT nanti bisik-bisik ke Pak Anggito," lanjut Hashim diikuti gelak tawa para peserta acara.
Sebagai informasi, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 7/2021 diatur bahwa tarif PPh Badan sebesar 22% mulai tahun pajak 2022. Ketentuan ini menggantikan rencana sebelumnya yang sempat ingin menurunkan tarif menjadi 20%.
Baca Juga
Di samping itu, Hashim mengungkapkan ambisi pemerintah menaikkan rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dia mencatat bahwa rasio penerimaan negara hanya mencapai 12,1% terhadap PDB. Menurutnya, angka tersebut tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga Indonesia.
"Target kita sama dengan revenue ratio [rasio penerimaan] Kamboja itu 18% menurut Bank Dunia. Nanti kita target 23%, itu Vietnam," jelas Hashim.
Elite Partai Gerindra ini pun mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menugaskan secara khusus kepada Wamenkeu Anggito Abimanyu untuk menaikkan penerimaan perpajakan.
Caranya, Hashim menjelaskan pemerintah ingin mengincar aktivitas ekonomi bayangan alias shadow economy. Dia mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB.
Dengan demikian, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis. Menurut perhitungannya, setidaknya akan penambahan penerimaan negara Rp900 triliun per tahun apabila pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan.
"Berarti apa? Kita tidak akan ada budget deficit lagi. Kita akan budget surplus, tetapi kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya," jelas Hashim.
