Bisnis.com, JAKARTA – Sahid Hotels & Resorts tengah melakukan serangkaian upaya guna mengantisipasi dampak negatif efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, dengan menggelar Sahid Destination Table Top 2025.
Corp Dir. of Development & Marketing Sahid Hotels & Resorts Vivi Herlambang menyampaikan, kondisi ini membuat pihaknya harus lebih kreatif untuk mencari market baru, mengingat pemerintah mengurangi perjalanan dinas serta pertemuan-pertemuan di hotel.
“Kami mencari market lain, harus kreatif. Misalnya, dengan mengadakan acara ini [Sahid Destination Table Top] salah satunya,” kata Vivi kepada Bisnis, di sela-sela acara Sahid Destination Table Top 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Sahid Destination Table Top merupakan agenda tahunan yang digelar oleh Sahid Hotels & Resorts. Agenda ini menjadi sarana Sahid Hotels & Resorts untuk memperkenalkan lini bisnisnya sehingga diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung.
Pada awal tahun ini, Sahid Destination Table Top digelar selama 2 hari yakni pada 25-26 Februari 2025 dengan mengundang tamu dari sektor pemerintahan, korporasi, travel agent, serta wedding/event organizer.
Selain itu, Vivi juga mengungkap bahwa pihaknya juga akan memperkuat promosi melalui platform-platform digital dan mencari market-market yang selama ini mungkin belum secara intens dijamah seperti sekolah dan lainnya.
Baca Juga
Sejauh ini, Vivi mengakui bahwa Sahid Hotels & Resorts belum merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Sejak sebulan Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025, Vivi menyebut pihaknya masih menerima cukup banyak tamu, termasuk dari pemerintah.
Kendati begitu, menurutnya, dampak dari efisiensi anggaran ini kemungkinan baru akan terasa pada bulan berikutnya.
“Belum terasa, tamu-tamunya masih cukup banyak. Dari government juga masih ada yang menginap di kita,” ujarnya.
Industri perhotelan nasional disebut berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%.
Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun.
“Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).
