Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kode Luhut soal Potensi Subsidi BBM Dihapus dalam 2 Tahun Lagi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan berbicara mengenai penyaluran subsidi BBM berbasis komoditas berpotensi dihilangkan dalam 2 tahun.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan (kiri) bersama dengan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu saat Konferensi Pers Perdana Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan (kiri) bersama dengan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu saat Konferensi Pers Perdana Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dengan opsi tersebut diharapkan penyaluran subsidi energi dapat lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi energi berbasis komoditas yang diterapkan saat ini dinilai rentan bocor lantaran masih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dia menuturkan bahwa penyaluran subsidi harus benar-benar dipastikan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan," kata Prabowo dalam pidato perdananya setelah dilantik menjadi presiden pada Minggu (20/10/2024).

Dia pun yakin, dengan perkembangan teknologi digital, subsidi dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada setiap keluarga yang membutuhkan.

Dalam perkembangan terakhir, pemerintah berencana menyalurkan subsidi BBM dengan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang. Khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%. Dia pun memastikan skema tersebut berlaku tahun ini.

"Ya 98% lah ya [progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi]," ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

Dia menjelaskan, saat ini progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi masih tahap pemutakhiran data penerima BLT. Menurutnya, hal ini dilakukan agar data penerima tidak tumpang tindih.

Maklum, selama ini data penerima BLT masih berbeda-beda antara PT Pertamina (Persero) hingga Kementerian Sosial (Kemensos). Oleh karena itu, Bahlil menyebut, semua data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi. Karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran," jelas Bahlil.

Namun, Bahlil belum bisa memastikan kapan skema baru susbsidi itu akan dijalankan. Dia juga belum bisa berbicara secara detail terkait berapa besaran BLT yang kelak bakal gelontorkan oleh pemerintah.

"Kami akan mengumumkan nanti di tahun ini, doakan saja kalau datanya sudah selesai," ucap Bahlil.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper