Bisnis.com, JAKARTA - Diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada awal Januari 2025 menandai babak baru dalam diplomasi ekonomi. Saat ini, BRICS telah beranggotakan 10 negara yang mencakup lebih dari 40% populasi dunia (World Bank, 2024). BRICS juga berkontribusi hampir 35% dari produk domestik bruto global (Statista, 2024). Angka-angka ini mencerminkan bobot ekonomi yang kian besar di panggung internasional.
Dari segi peluang, setidaknya terdapat tiga potensi manfaat strategis. Manfaat pertama dari status Indonesia sebagai anggota BRICS adalah memudahkan Indonesia menjalin sinergi dengan negara anggota lain. Sinergi ini dapat berupa pengayaan kerja sama perdagangan, perluasan pasar, hingga bertukar pengalaman dalam menavigasi dinamika geopolitik global.
Khusus terkait perdagangan, Indonesia bisa memanfaatkan jejaring dagang yang lebih luas dengan negara anggota BRICS lain. Menurut data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor kita ke China, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Rusia pada 2023 telah mencapai lebih dari US$70 miliar (sekitar Rp1,14 kuadriliun). Angka tersebut berpotensi meningkat seiring penguatan kesepakatan dagang dan bertambahnya pasar baru di bawah payung BRICS. Peluang ini sejalan dengan upaya kita mendorong ekspor manufaktur dan produk kreatif, sembari menjaga hubungan baik dengan pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Manfaat kedua, bergabungnya Indonesia diharapkan memudahkan akses kita pada pendanaan alternatif. Salah satu contohnya adalah sumber pembiayaan infrastruktur dari Bank Pembangunan Baru (New Development Bank/NDB). NDB merupakan bank yang dioperasikan bersama oleh seluruh anggota BRICS dengan pemegang modal yang juga terbagi secara merata. Lembaga yang terbentuk dari kolaborasi negara BRICS ini memiliki total modal awal US$100 miliar (sekitar Rp1,63 kuadriliun).
Penggunaan dana NDB difokuskan pada proyek infrastruktur dan berbagai sektor prioritas lain seperti energi hijau, teknologi informasi, serta modernisasi pertanian. Bagi Indonesia, yang sedang menggenjot pembangunan infrastruktur dan digitalisasi, NDB bisa menjadi opsi baru pembiayaan strategis.
Peluang pembiayaan lain muncul melalui mekanisme perjanjian dukungan cadangan devisa dalam situasi krisis (Contingent Reserve Arrangement/CRA). CRA merupakan mekanisme pengamanan tambahan yang memungkinkan negara-negara anggota BRICS untuk saling memberikan dukungan cadangan devisa ketika terjadi krisis keuangan. Melalui CRA, Indonesia akan memiliki kewajiban memberikan kontribusi sekaligus menerima akses pendanaan darurat sesuai kesepakatan tahunan BRICS. Mekanisme ini menjadi jaring pengaman tambahan di luar instrumen lain, seperti yang disediakan Dana Moneter Internasional (IMF). Bagi stabilitas sistem keuangan kita, payung cadangan semacam ini sangat relevan dalam meredam dampak volatilitas global.
Baca Juga
Manfaat ketiga dari bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah menjadi katalis bagi peran Indonesia dalam forum-forum internasional lain. Seiring bertambahnya jejaring diplomatik, posisi Indonesia di organisasi multilateral kian berpengaruh, memperkuat reputasi dan daya tawar Indonesia di panggung dunia.
Dalam hubungan multilateral, Indonesia perlu mengupayakan untuk menyeimbangkan partisipasinya di BRICS dengan keterlibatan di forum internasional lain. Hal ini untuk menjaga reputasi kita sebagai negara nonblok yang terbuka bagi semua mitra. Sikap yang imbang akan meminimalkan gesekan diplomatik dan menjaga kepercayaan investor asing. Untuk itu Indonesia perlu terus aktif terlibat dalam forum seperti G20, sembari meneruskan upaya untuk dapat bergabung ke dalam forum lain seperti Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Terkait OECD, Indonesia sejatinya telah menjadi mitra kunci (key partner) OECD sejak 2007. Di satu sisi, keanggotaan Indonesia di BRICS dikhawatirkan dapat memengaruhi upaya Indonesia bergabung ke OECD karena anggota OECD umumnya terafiliasi dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, keanggotaan di BRICS juga dapat menjadi daya tawar tambahan bagi kita untuk dapat diterima ke dalam OECD.
Meskipun berpotensi besar memberikan manfaat, risiko yang dibawa oleh keanggotaan BRICS juga tidak boleh diabaikan. Yang pertama, ketegangan geopolitik kerap mengiringi perkembangan blok-blok ekonomi besar. Bila salah satu negara BRICS terlibat friksi dagang atau politik, negara anggota lain—termasuk Indonesia—bisa ikut terkena dampaknya. Secara khusus Indonesia perlu mengantisipasi potensi aksi balasan perdagangan (retaliasi) jika negara anggota BRICS terlibat konflik dagang dengan mitra utama, seperti Amerika Serikat.
Dari sudut pandang perdagangan, posisi Indonesia masih perlu terus diperkuat agar mampu menegosiasikan perjanjian dagang yang saling menguntungkan. Meski beberapa negara anggota mungkin terimbas kebijakan tarif perdagangan (Trump 2.0), Indonesia relatif memiliki defisit perdagangan yang lebih kecil terhadap AS, sehingga risiko terkena dampaknya mungkin lebih terbatas.
Hal ini mempertimbangkan bahwa kebijakan tarif perdagangan selama ini tidak ditujukan secara spesifik kepada negara anggota BRICS, tetapi lebih ke negara-negara yang menciptakan defisit perdagangan ke Amerika Serikat. Walaupun tetap harus diwaspadai potensi masalah lebih besar apabila persaingan geopolitik makin memanas.
Kinerja dan ukuran perekonomian anggota BRICS sendiri cukup beragam, sehingga hal ini memicu kekhawatiran akan stabilitas ekonomi blok tersebut. Negara-negara BRICS yang memiliki latar belakang, prioritas, dan kondisi ekonomi beragam bisa membawa dampak limpahan (spillover) sentimen geopolitik. Konflik kebijakan unilateral di antara negara anggota BRICS terutama jika terdapat perbedaan pandangan mengenai standar ekonomi, perdagangan, atau politik internasional dapat memunculkan ketidakpastian yang memicu sentimen negatif di mata investor asing.
STRATEGI
Ke depan, sukses atau tidaknya Indonesia memanfaatkan momentum keanggotaan di BRICS juga tak akan lepas dari kondisi di dalam negeri. Peningkatan kualitas infrastruktur, reformasi birokrasi, dan inovasi teknologi harus terus dipacu. Sinergi erat antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, serta pelaku usaha menjadi kunci agar pintu baru yang terbuka tidak sekadar menjadi simbol, melainkan juga menghadirkan keuntungan nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS menorehkan babak baru dalam peta diplomasi ekonomi kita. Keanggotaan ini perlu dikelola secara cermat agar benar-benar mendatangkan manfaat konkret—baik untuk peningkatan ekspor, diversifikasi pembiayaan, hingga penguatan diplomasi ekonomi kita di pentas global.
Tantangan ke depan cukup kompleks, mulai dari keselarasan kebijakan dengan sesama anggota hingga merespons dinamika geopolitik yang tak terelakkan. Semua ini harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi, agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang dari BRICS tanpa terjerumus dalam gejolak instabilitas internasional.
Kunci utamanya terletak pada keseimbangan antara memaksimalkan kerja sama dengan negara-negara BRICS lain, sekaligus menjaga hubungan harmonis dengan mitra-mitra tradisional. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang efektif, aksesi ke BRICS dapat menjadi katalis penting bagi lompatan ekonomi Indonesia di kancah global.
