Hashim Ungkap Alasan Prabowo Pangkas Anggaran: Banyak Program Konyol

Bisnis.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (TKD).

Menurut Hashim, Prabowo melakukan hal itu lantaran banyak anggaran negara yang tidak dibelanjakan untuk program strategis, seperti program perjalanan dinas ke luar negeri. Bahkan, dia menyebut banyak program yang 'konyol'.

"Ada program konyol, dihapus. Nanti saya bisa cerita ke Pak CT [Chairul Tanjung]. Banyak yang konyol ternyata," kata Hashim, pada acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

Hashim menuturkan, program konyol itu sudah diketahui oleh Prabowo. Hal ini ditemukan ketika melakukan pemeriksaan APBN secara seksama pada beberapa pekan terakhir.

Oleh karena itu, Hashim mengatakan, pada akhirnya pemerintah bisa melakukan penghematan. Adapun, penghematan itu dialokasikan kepada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk MBG Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas, dipangkas Rp306 triliun, dan sebetulnya lebih besar lagi. Karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN, kalau tidak salah Rp170 triliun," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mendorong efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun. Upaya ini orang nomor satu di Indonesia itu lakukan dengan memangkas sejumlah pengeluaran belanja di kementerian/lembaga (k/l) hingga dana transfer bagi pemerintah daerah (pemda).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, terdapat dua sumber utama pemangkasan tersebut. 

Dalam beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini, Kepala Negara bakal memangkas anggaran belanja kementerian/lembaga (k/l) senilai Rp256,1 triliun.  

Lalu, Prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Presiden Ke-8 RI itu juga menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih agar segera mengidentifikasi pos-pos yang bisa ditekan. 

Meski begitu, efisiensi anggaran tidak termasuk untuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi belanja operasional dan non-operasional. Sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin," demikian bunyi beleid ketiga poin kedua, dikutip Kamis (23/1/2025).