Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
“Rp48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan [pembangunan IKN],” kata Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam pernyataannya, Rabu (22/1/2025).
Basuki mengungkapkan bahwa pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Dia mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya.
Dia menuturkan, dibutuhkan APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk menyelesaikan target tersebut. “Pertama menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2,” ujarnya.
Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai.
“Jadi dari Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara,” kata Basuki.
Baca Juga
Di samping itu, Kepala Otorita IKN juga mengungkapkan bahwa Otorita IKN memilki program yang dibiayai melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun yang sedang berproses.
“Sudah kami proses sampai dengan feasibility study yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi,” ujar Basuki.
Kemudian, untuk 6 proyek KPBU pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). “Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan dengan KPBU,” ujar Basuki.
Lebih lanjut, dia menyebut terdapat 1 proyek KPBU untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kemudian, Basuki juga melaporkan untuk groundbreaking proyek investasi di IKN tahap kesembilan.
“Kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar Rp6,49 triliun,” ujarnya.
Terakhir, Kepala Otorita IKN menyampaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan masukan untuk mengoptimalkan investasi sektor swasta yang sudah melakukan groundbreaking di IKN, agar berbagai proyek yang sudah groundbreaking ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan keberlanjutan Pembangunan IKN.
"Sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai penjelasan kepada masyarakat luas,” ujar AHY.
Menko AHY juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada pembangunan kawasan inti pemerintahan dengan konsep ibu kota politik dengan menuntaskan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif tentu dengan review disana-sini secara teknis. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata pemerintahan yang lengkap dan mencerminkan demokrasi.
"Hadirnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha, kita juga mengharapkan pihak swasta bisa berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik," ungkap Menteri AHY.
“Harapan Bapak Presiden adalah fokus dulu di sana sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri ketiga fungsi tadi maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis,” lanjut AHY.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dalam keterangan persnya melaporkan bahwa 27 tower di IKN sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, rumah jabatan menteri di IKN juga sudah siap diresmikan.
