Bos Vale Tanggapi Wacana Pemangkasan Produksi Nikel Tahun Ini

Bisnis.com, JAKARTA - CEO PT Vale Indonesia Tbk Febriany Eddy turut berkomentar terkait wacana pemerintah membatasi produksi nikel pada 2025 ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun ini. Hal tersebut bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. 

Febriany tak memberikan keterangan rinci terkait kebenaran kabar pembatasan kuota produksi nikel tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah tentunya punya pertimbangan matang terkait kebijakan itu.

"Masalah [pembatasan] kuota, saya yakin pemerintah punya pertimbangannya," kata Febriany dalam acara 'Semangat Awal Tahun 2025' by IDN Times di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, saat ini adalah waktunya pemerintah dan pengusaha untuk duduk bersama. Hal ini bertujuan agar kebijakan terkait produksi nikel bisa adil untuk semua pemangku kepentingan

"Kan sekarang masa di mana kita harus berdialog mencari solusi yang bisa win-win solution," ucap Febriany.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.  

Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

"Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu," tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatra Utara, Senin (23/12/2024).

Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi.

"Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi," jelas Yuliot.