Budi Arie menjelaskan bahwa sebaran koperasi yang menyalurkan program MBG merata di seluruh wilayah di Tanah Air. Dia juga memastikan ribuan koperasi itu terdiri dari koperasi telur, ayam, daging, hingga susu.
“Kita sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto] ini ada sekitar 1.923 koperasi di 29 provinsi yang siap mendukung program makan bergizi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi juga menyampaikan minyak makan merah menjadi salah satu program prioritas Kemenkop dan akan dimasukkan ke dalam program MBG.
4. Pasokan Bahan Baku
Pemerintah turut melibatkan Perum Bulog dalam program Makan Bergizi Gratis. Nantinya, Bulog bakal berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mendukung kelancaran pasokan bahan pangan hingga logistik.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan Perum Bulog telah melakukan nota kesepahaman dengan BGN untuk mendukung pelaksanaan MBG.
“Untuk MBG, Bulog sudah MoU [Memorandum of Understanding] dengan Badan Gizi Nasional [BGN] untuk penyediaan bahan pangan dan dukungan logistik,” tutur Suyamto kepada Bisnis.
Baca Juga
Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga memberikan dukungan pada program MBG. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pihaknya juga ikut berperan dalam menyiapkan standar keamanan pangan segar.
5. Tak Ada Pungutan Biaya
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan program Makan Bergizi Gratis tidak dipungut biaya alias gratis.
“Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG.
“Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” jelasnya.
Badan Gizi Nasional sebelumnya juga mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif Makan Bergizi Gratis untuk melapor ke polisi. Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.
6. Anggaran Jumbo
Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025.
Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.
Sementara itu, tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 0,82 juta pekerja. Oleh sebab itu, pemerintah mengharapkan program MBG dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10% pada 2025.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan harga seporsi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk setiap anaknya menjadi Rp10.000, di tengah pengumuman kenaikan upah minimum nasional rata-rata 6% di 2025.
Prabowo mengungkapkan awalnya ingin mematok harga seporsi MBG untuk setiap anak Rp15.000, namun anggaran negara terbatas.
"Nanti rata-rata minimumnya atau rata-rata kita ingin memberi per anak dan per ibu hamil itu Rp10.000 per hari kurang lebih. Kita ingin Rp15.000 tapi kondisi anggaran, mungkin Rp10.000 untuk daerah-daerah cukup. Cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Prabowo memaparkan bahwa rata-rata keluarga diperkirakan memiliki 3-4 orang anak. Sehingga setiap keluarga bisa menerima MBG Rp30.000 per harinya.
