Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah resmi menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar untuk 2025.
Berdasarkan SK Kepala BPH Migas No. 66/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024, kuota penyaluran Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 31,1 juta kiloliter (kL) dan Biosolar sebesar 17,3 juta kL.
Besaran kuota Pertalite tahun ini sedikit berkurang dibandingkan kuota tahun lalu yang dipatok sebesar 31,60 juta kL. Sementara itu, kuota Biosolar naik dibandingkan kuota 2024 yang sebesar 16,94 juta kL.
Terkait penetapan kuota tersebut, Pertamina menyatakan kesiapannya untuk menjalankan penugasan pemerintah. Melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi pada 2025 sesuai kuota dan skema yang ditetapkan pemerintah.
"Besaran kuota sudah kami terima dan siap kami distribusikan untuk tahun 2025 dan kami terus melakukan upaya mewujudkan subsidi tepat sasaran melalui sistem digital QR Code sembari menunggu skema yang akan ditetapkan pemerintah," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari melalui siaran pers, Jumat (3/1/2025).
Sepanjang 2024, transaksi Biosolar sudah 100% tercatat secara digital. Sementara untuk Pertalite, 93,9% transaksi telah tercatat secara digital di mana 97,03% penyaluran ke kendaraan dan 2,97% sisanya kepada usaha perikanan, usaha pertanian, UMKM, dan layanan umum seperti fasilitas kesehatan dan BNPB.
“Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM bersubsidi semakin transparan penyalurannya. Dengan adanya subsidi dan kuota yang sudah ditetapkan, melalui Subsidi Tepat Pertamina Patra Niaga ini berkomitmen menyediakan data penyaluran yang setransparan mungkin, ini menjadi bukti validitas data dan bentuk tanggung jawab kami terhadap penugasan yang diberikan,” lanjut Heppy.
Baca Juga
Adapun, sepanjang 2024, Pertamina Patra Niaga menyalurkan Solar sebesar 16,65 juta kL dari kuota 16,94 juta kL. Sementara itu, realisasi penyaluran Pertalite pada 2024 mencapai 29,70 juta kL dari kuota 31,60 juta kL.
Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan skema baru penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Opsi skema baru yang direncanakan adalah blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dengan subsidi langsung pada barang.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, penerapan skema baru penyaluran BBM subsidi masih menunggu arahan lanjutan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Belum akan diterapkan di tanggal 1 Januari 2025, menunggu arahan Bapak Presiden," kata Erika kepada Bisnis, Selasa (31/12/2024).
Dia menuturkan, pemerintah saat ini terus menggodok skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Berdasarkan data pemerintah, alokasi dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Namun, 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.
