Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kuota penjualan bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau pertalite sebesar 31,2 juta kiloliter (KL) untuk 2025. Angka ini ditetapkan seiring dengan rencana implementasi skema baru penyaluran BBM subsidi yang berlaku awal tahun depan.
"Untuk jenis bahan bakar khusus penugasan pertalite, kuotanya ada di angka 31,2 juta KL," ungkap Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Angka tersebut pun lebih rendah dibandingkan dengan kuota pertalite 2024 yang sebesar 31,7 juta KL. Sementara itu, kuota minyak solar 2025 ditetapkan sebesar 18,8 juta KL dan minyak tanah 525.000 KL.
Erika mengatakan kuota pertalite dan solar untuk 2025 tadi masih bisa berubah. Hal ini seiring dengan skema baru penyaluran BBM subsidi yang berlaku mulai awal tahun depan.
"Bisa saja [berubah], karena kan kami setiap 3 bulan itu kami evaluasi," ucap Erika.
Di sisi lain, Erika mengungkapkan pihaknya masih ikut mengkaji implementasi skema baru penyaluran BBM subsidi yang berlaku mulai awal 2025 tersebut.
Baca Juga
Dia mengatakan semua keputusan terkait skema penyaluran BBM subsidi itu bakal diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Kan masih kita exercise. Jadi artinya belum diputuskan. Nanti kita memutuskannya langsung dari Bapak Presiden. Kita tunggu saja nanti," katanya.
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan skema terbaru penyaluran BBM subsidi berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung ke barang bakal diterapkan mulai awal 2025 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengungkapkan rancangan skema penyaluran BBM subsidi itu telah rampung. Adapun detil terkait skema itu bakal diumumkan usai rapat terbatas (ratas) dengan Prabowo.
Bahlil pun memastikan skema penyaluran BBM subsidi yang diambil bakal adil. Dengan begitu, BBM subsidi hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Ketika ditanya kapan skema penyaluran BBM subsidi baru itu akan diterapkan, Bahlil menyebut pada awal 2025 mendatang. "[Awal] 2025, Insya Allah," katanya singkat usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
